Ketua Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP) Ariawan menilai peran Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI tidak semata berkaitan dengan aktivitas politik di parlemen. Menurut dia, MPR juga memiliki posisi strategis dalam menjaga pemahaman masyarakat terhadap konstitusi dan nilai-nilai kebangsaan.
Hal itu disampaikan Ariawan dalam Media Gathering MPR RI yang digelar di Bandung, Jawa Barat, Minggu malam (27/9/2026).
Ariawan mengatakan, dimensi konstitusional dan kebangsaan yang melekat pada MPR perlu terus dikomunikasikan kepada masyarakat melalui pemberitaan yang informatif dan mudah dipahami.
“MPR RI memiliki tugas penting sebagai penjaga konstitusi dan kebangsaan,” kata Ariawan dalam sambutannya.
Menurut dia, pemberitaan mengenai MPR tidak seharusnya berhenti pada publikasi kegiatan kelembagaan. Media juga memiliki peran untuk membantu masyarakat memahami posisi, tugas, dan fungsi MPR dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.
“Pemberitaan mengenai MPR tidak hanya menyampaikan kegiatan, tetapi juga harus membantu masyarakat memahami peran kelembagaan MPR,” ujarnya.
Dalam konteks tersebut, Ariawan menilai wartawan yang tergabung dalam KWP memiliki peran penting dalam menghadirkan informasi mengenai MPR secara utuh dan berimbang.
“KWP dapat ikut menyampaikan informasi mengenai tugas MPR kepada masyarakat melalui pemberitaan yang profesional,” ucapnya.
Ia mengatakan, sinergi antara KWP dan MPR perlu terus dibangun, terutama dalam menyampaikan informasi mengenai konstitusi, kebangsaan, serta kerja kelembagaan MPR kepada publik.
Namun, Ariawan menekankan bahwa sinergi tersebut tetap harus berjalan dengan menjunjung prinsip-prinsip jurnalistik.
“Sinergitas KWP dan MPR dalam pemberitaan harus terus dibangun dengan tetap berpegang pada kaidah jurnalistik,” ujar Ariawan.
Menurut dia, komunikasi yang baik antara wartawan parlemen dan MPR dapat memperluas ruang edukasi publik mengenai kehidupan berbangsa dan bernegara.
Ariawan berharap masyarakat memperoleh informasi yang utuh mengenai kerja dan peran MPR, terutama dalam konteks konstitusi dan kebangsaan.
“Masyarakat perlu mendapatkan informasi yang utuh mengenai apa yang dikerjakan MPR dan bagaimana perannya dalam menjaga konstitusi dan kebangsaan,” katanya.
Ia menambahkan, Media Gathering MPR RI dapat menjadi ruang untuk memperkuat komunikasi antara MPR dan wartawan parlemen. Hubungan tersebut diharapkan tidak hanya berorientasi pada kebutuhan peliputan, tetapi juga mendukung penyampaian informasi kelembagaan kepada masyarakat.
“Dengan komunikasi yang baik, pemberitaan tentang MPR dapat memberikan pemahaman yang lebih luas kepada masyarakat,” tegas Ariawan.
