Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI mulai menyiapkan proses pengisian jabatan wakil presiden setelah Gibran Rakabuming Raka menyatakan berhenti dari jabatannya. Lembaga tersebut menargetkan seluruh tahapan pemilihan wakil presiden definitif dapat diselesaikan secepat mungkin.
Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengatakan, percepatan pengisian jabatan wakil presiden menjadi salah satu kesepakatan dalam komunikasi antara pimpinan MPR, DPR, dan DPD dengan Presiden Prabowo Subianto.
Sebagai langkah awal, MPR menggelar rapat gabungan pada Jumat (13/11/2026) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Rapat tersebut membahas empat agenda utama untuk mempersiapkan proses pemilihan pengganti Gibran.
“Dalam pembicaraan kami di antara pimpinan dan kami kemarin berkonsultasi antara pimpinan MPR, pimpinan DPR, dan pimpinan DPD bersama Presiden, intinya adalah makin cepat makin baik,” kata Muzani dalam konferensi pers sebelum rapat gabungan.
Agenda pertama adalah menetapkan jadwal pelaksanaan Rapat Paripurna MPR untuk memilih wakil presiden definitif.
Selanjutnya, MPR akan meminta persetujuan untuk mengirimkan surat kepada Presiden Prabowo terkait pengajuan dua nama calon wakil presiden. Setelah menerima surat tersebut, Presiden memiliki waktu 14 hari untuk menyampaikan dua nama calon kepada MPR.
“Kapan surat akan dikirim? Akan kita putuskan dalam rapat gabungan hari ini,” ujar Muzani.
Agenda ketiga menyangkut pembentukan tim verifikasi yang bertugas memeriksa kelengkapan dokumen dan persyaratan calon wakil presiden yang diajukan Presiden. Tim tersebut direncanakan beranggotakan 5 persen dari total anggota MPR atau sekitar 36 orang.
Sementara itu, agenda keempat adalah membentuk tim ad hoc untuk mempersiapkan ketetapan MPR mengenai pengangkatan wakil presiden yang terpilih melalui rapat paripurna.
Sebelumnya, Gibran Rakabuming Raka telah menyerahkan langsung surat pengunduran dirinya sebagai wakil presiden kepada pimpinan MPR pada Kamis (12/11/2026). Penyerahan berlangsung dalam pertemuan dengan Ketua MPR Ahmad Muzani dan sejumlah wakil ketua MPR selama sekitar 20 menit.
Setelah menerima surat tersebut, MPR memiliki waktu paling lama 60 hari untuk memproses pengisian jabatan wakil presiden yang kosong. Percepatan tahapan mulai dari pengajuan nama oleh Presiden hingga pemilihan dalam rapat paripurna, kini menjadi fokus lembaga tersebut.
