Pemerintah diminta tidak mengambil langkah perpajakan yang terlalu agresif untuk menutup kekurangan penerimaan pajak sebesar Rp514 triliun hingga akhir 2026. Tekanan berlebihan terhadap dunia usaha justru berisiko menghambat ekspansi perusahaan, menekan penciptaan lapangan kerja, dan memperlambat pertumbuhan ekonomi.
Peringatan tersebut disampaikan Anggota Komisi XI DPR RI, Andreas Eddy Susetyo, melalui keterangan tertulis, Rabu (18/11/2026). Ia mengingatkan pemerintah agar tetap menjaga keseimbangan antara upaya mengoptimalkan penerimaan negara dan kebijakan fiskal yang mampu mendorong aktivitas ekonomi.
Berdasarkan laporan APBN hingga 31 Oktober 2026, realisasi penerimaan pajak mencapai Rp1.796,8 triliun atau tumbuh 23,2 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Meski mencatat pertumbuhan positif, capaian tersebut baru mencapai 76,2 persen dari target APBN 2026 sebesar Rp2.357,7 triliun.
Dengan demikian, pemerintah masih harus mengumpulkan sekitar Rp514 triliun dalam dua bulan terakhir tahun anggaran untuk memenuhi target penerimaan pajak.
Politikus Fraksi PDI Perjuangan itu menegaskan, pajak tidak semestinya hanya dipandang sebagai instrumen untuk mengisi kas negara. Lebih dari itu, kebijakan perpajakan memiliki peran strategis dalam menjaga aktivitas ekonomi, memperkuat dunia usaha, dan menciptakan kesempatan kerja.
“Yang pertama, kita harus melihat bahwa kebijakan fiskal, terutama pajak, itu mempunyai dua sisi. Selain berfungsi sebagai penerimaan negara, pajak juga mempunyai fungsi dalam menumbuhkan ekonomi,” ujar Andreas.
Ia mengingatkan, upaya mengejar target penerimaan pajak melalui tekanan berlebihan terhadap pelaku usaha dapat menimbulkan konsekuensi ekonomi yang lebih luas.
Beban perpajakan yang tidak proporsional berpotensi mengurangi ruang perusahaan untuk melakukan ekspansi, menahan investasi, hingga membatasi kemampuan menyerap tenaga kerja. Dampaknya bukan hanya dirasakan oleh pelaku usaha, tetapi juga masyarakat yang bergantung pada keberlangsungan lapangan pekerjaan.
Karena itu, Andreas meminta pemerintah memastikan strategi menutup kekurangan penerimaan pajak tidak menimbulkan beban tambahan yang mengganggu kegiatan usaha maupun menekan daya beli masyarakat.
Menurutnya, penciptaan lapangan kerja harus tetap menjadi salah satu prioritas utama dalam perumusan kebijakan fiskal. Optimalisasi penerimaan negara perlu dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan ekonomi masyarakat dan keberlanjutan aktivitas bisnis.
Selain mengevaluasi strategi penerimaan, Andreas juga mendorong pemerintah melakukan peninjauan menyeluruh terhadap postur belanja negara.
Ia menilai efisiensi anggaran perlu diperkuat agar setiap belanja pemerintah benar-benar diarahkan pada program produktif yang memberikan dampak nyata terhadap perekonomian. Belanja negara, kata dia, harus mampu menjadi penggerak pertumbuhan, bukan sekadar memenuhi penyerapan anggaran.
“Jadi, perlu keseimbangan. Selain mengejar penerimaan negara dalam batas-batas tertentu, pemerintah juga harus mengevaluasi kebijakan belanja ini,” pungkasnya.
Andreas menekankan, keberhasilan kebijakan fiskal tidak semata-mata diukur dari tercapainya target penerimaan pajak. Kemampuan pemerintah menjaga iklim usaha, mempertahankan daya beli, dan memperluas kesempatan kerja juga menjadi bagian penting dari upaya menjaga pertumbuhan ekonomi nasional.
