JAKARTA, ASATUNEWS.MY.ID — Anggota Komisi VII DPR RI Novita Hardini menegaskan bahwa penerapan standar mutu nasional bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi merupakan investasi strategis untuk memperkuat daya saing pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta memperkokoh ekonomi daerah. Menurutnya, jika produk UMKM sudah memiliki sertifikasi SNI atau ISO, dampaknya akan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. “Ini akan membuka pintu ekspor, menarik investasi, dan melindungi konsumen dari barang KW yang merugikan,” ujar Novita dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (14/10/2025).

Anggota Komisi VII DPR dorong sertifikasi SNI dan ISO untuk perkuat ekspor dan kemandirian ekonomi nasional

Novita menjelaskan bahwa berbagai pembahasan di Komisi VII DPR RI selalu diarahkan untuk meningkatkan kontribusi UMKM terhadap ekspor nasional. DPR menargetkan kontribusi tersebut mencapai 15,7 persen dalam waktu dekat. Ia menilai Badan Standardisasi Nasional (BSN) memiliki peran penting melalui program seperti Bootcamp SNI Bina UMK 2025 yang memberikan fasilitasi sertifikasi, pelatihan, dan pendampingan bagi ribuan pelaku UMKM di seluruh Indonesia. “BSN berperan penting dalam memfasilitasi sertifikasi dan pelatihan agar UMKM bisa naik kelas dan bersaing di pasar global,” katanya.

Lebih lanjut, Novita mengapresiasi kolaborasi BSN dengan Unit Manajemen Mutu dan Industri (UMMI) dalam membangun ekosistem UMKM yang berdaya saing tinggi. Ia optimistis keberhasilan UMKM lokal akan menjadi fondasi bagi kemandirian ekonomi nasional. “Ketika satu daerah berhasil membangun ekosistem UMKM berstandar mutu, maka rantai nilai ekonomi kreatif dan pariwisata nasional ikut menguat. Ini bukan hanya tentang sertifikasi, tapi tentang keberlanjutan ekonomi dan kebanggaan bangsa,” tegasnya. (A-1)