Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI menyatakan kesiapannya membantu mempromosikan berbagai potensi unggulan Provinsi Riau kepada investor internasional guna mendukung percepatan hilirisasi industri dan pembangunan ekonomi daerah.
Komitmen tersebut disampaikan Anggota BKSAP DPR RI Habib Aboe Bakar Alhabsyi dalam kegiatan Diseminasi Hasil Kegiatan BKSAP DPR RI bersama Pemerintah Provinsi Riau di Pekanbaru, Senin (8/6/2026). Pernyataan itu disampaikan kembali melalui keterangan tertulis yang diterima pada Selasa (9/6/2026).
Menurut Habib Aboe, Riau memiliki sumber daya alam yang melimpah, mulai dari minyak bumi, perkebunan kelapa sawit, hingga berbagai komoditas strategis lainnya. Namun, selama ini sebagian besar komoditas tersebut masih dipasarkan dalam bentuk bahan mentah atau setengah jadi sehingga nilai tambah ekonomi yang diperoleh daerah belum optimal.
“Riau tidak boleh lagi hanya mengekspor bahan mentah. Kita membutuhkan percepatan hilirisasi industri melalui jaringan bilateral dan multilateral dimiliki BKSAP di berbagai negara,” kata Habib Aboe, yang juga anggota Komisi III DPR RI itu.
Ia menilai hilirisasi menjadi langkah penting untuk meningkatkan nilai tambah produk daerah, memperluas lapangan kerja, memperkuat industri pengolahan, serta mendorong transfer teknologi.
Diplomasi Parlemen untuk Menarik Investasi
Habib Aboe menjelaskan, BKSAP memiliki jaringan kerja sama dengan berbagai parlemen dan organisasi internasional yang dapat dimanfaatkan untuk memperkenalkan peluang investasi di daerah.
Menurut dia, diplomasi parlemen dapat menjadi pelengkap diplomasi pemerintah dalam membuka akses terhadap investor, lembaga donor, maupun mitra pembangunan internasional.
“BKSAP bisa diposisikan sebagai pembuka pintu internasional bagi Provinsi Riau,” ujar mantan Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI itu lagi.
Melalui berbagai forum antarparlemen, anggota DPR dapat menjalin komunikasi dengan pembuat kebijakan, pelaku usaha, hingga organisasi internasional yang berpotensi menjadi mitra pembangunan daerah.
Hilirisasi Perlu Didukung Kesiapan Daerah
Meski peluang investasi terbuka luas, keberhasilan hilirisasi tidak hanya ditentukan oleh promosi internasional. Sejumlah faktor pendukung di tingkat daerah juga menjadi perhatian investor.
Mulai dari kepastian hukum, kemudahan perizinan, ketersediaan infrastruktur, hingga kesiapan sumber daya manusia dinilai menjadi aspek penting dalam pengambilan keputusan investasi.
Pengamat ekonomi regional menilai promosi investasi melalui jalur diplomasi merupakan langkah positif, namun harus diimbangi dengan perbaikan iklim usaha.
Investor, kata dia, tidak hanya melihat potensi sumber daya alam, tetapi juga memperhatikan stabilitas regulasi, efisiensi logistik, dan kepastian berusaha dalam jangka panjang.
Potensi Strategis Riau
Selain sektor minyak dan gas serta industri berbasis kelapa sawit, Riau juga memiliki peluang besar dalam pengembangan energi terbarukan, pengolahan biomassa, industri hilir, dan ekonomi hijau.
Keunggulan geografis yang berada dekat dengan Selat Malaka turut menjadi nilai tambah karena memberikan akses strategis ke jalur perdagangan internasional di kawasan Asia Tenggara dan Asia Timur.
Pelaku usaha di daerah berharap dukungan BKSAP dapat membuka akses komunikasi yang lebih luas dengan calon investor global sehingga peluang investasi di Riau semakin meningkat.
Peluang Green Funding
Dalam forum tersebut, Habib juga menyoroti peluang pendanaan internasional melalui berbagai skema pembiayaan hijau atau green funding.
Menurut dia, tren pembangunan berkelanjutan yang berkembang di tingkat global membuka kesempatan bagi daerah untuk memperoleh dukungan pembiayaan bagi proyek energi terbarukan, pengelolaan lingkungan, konservasi alam, dan pengurangan emisi karbon.
“Berbagai peluang tersebut perlu dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan,” katanya.
Bagi Riau, peluang tersebut dinilai relevan mengingat provinsi ini memiliki potensi besar dalam pengembangan program lingkungan dan pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan.
Daerah Diminta Aktif Menyampaikan Kebutuhan
Habib Aboe juga meminta pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan di Riau lebih aktif menyampaikan kebutuhan pembangunan yang memerlukan dukungan internasional.
Menurut dia, diplomasi parlemen akan lebih efektif apabila daerah memiliki peta kebutuhan yang jelas, baik dalam bidang investasi, teknologi, pendidikan, kesehatan, maupun lingkungan.
“Beritahu kami apa yang menjadi perhatian dan kebutuhan pembangunan di daerah. Kami akan bantu membuka jalurnya di tingkat internasional,” ujar Habib Aboe, yang merupakan anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI dari daerah pemilihan Kalimantan Selatan (Kalsel) I tersebut.
Komitmen BKSAP tersebut diharapkan dapat memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, dunia usaha, dan jejaring internasional untuk mempercepat hilirisasi industri serta meningkatkan daya saing ekonomi Riau di tingkat global.
