Bambang Soesatyo

Anggota DPR RI/Ketua MPR RI ke-15/Ketua DPR RI ke-20/Ketua Komisi III DPR RI ke-7/Dosen Pascasarjana (S3) Ilmu Hukum Universitas Borobudur, Universitas Jayabaya, dan Universitas Pertahanan (Unhan)

Angkatan kerja terdidik yang menganggur tak hanya menjelaskan fenomena kelesuan sektor bisnis dan industri, melainkan juga semakin memperjelas eskalasi perubahan lanskap dunia kerja yang didorong oleh perkembangan teknologi, utamanya otomatisasi dan pemanfaatan kecerdasan buatan atau AI (artificial intelligence).

Sektor bisnis dan industri pasti sedang beradaptasi dengan dinamika perubahan proses produksi dan tata niaga, termasuk distribusi. Perubahan itu menghadirkan tantangan bagi negara-bangsa untuk menyiapkan angkatan kerja yang terkualifikasi dengan perubahan lanskap dunia kerja itu.

Tema tentang perubahan lanskap dunia kerja sudah menjadi pemahaman dan pengetahuan bersama, karena setiap orang terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi yang memengaruhi langsung dinamika kehidupan sehari-hari. Namun, karena perkembangan teknologi nyata-nyata terus mengubah dunia kerja, penyegaran tentang tema ini perlu terus digemakan untuk membangun kesadaran bersama, serta mendorong generasi angkatan kerja beradaptasi. Tak sekadar adaptasi, tetapi jauh lebih penting adalah membentuk dan membangun kualifikasi yang sejalan dengan kebutuhan dunia kerja saat ini.

Dalam konteks itu, tema ini menjadi relevan dengan fenomena tentang jutaan sarjana yang kini menyandang status sebagai angkatan kerja yang masih menganggur. Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada Mei 2026 mencatat bahwa total pengangguran dengan latar pendidikan diploma (D4) hingga sarjana (S1, S2, S3) di Indonesia mencapai 1,03 juta orang (6,09 persen) dari total angkatan kerja berpendidikan tinggi. Catatan ini sejalan dengan data BPS per Februari 2025 yang menyebutkan bahwa dari total 7,28 juta penganggur di Indonesia, populasi penganggur terdidik dari jenjang D4 hingga Doktoral (S3) mencapai jumlah 1.010.652 orang.

Jutaan sarjana itu menjadi bagian dari gelombang orang muda berstatus pencari lowongan kerja saat ini. Persaingan mendapatkan kerja menjadi semakin ketat sebab pasar kerja terasa demikian padat, karena adanya limpahan dari komunitas pekerja muda yang menjadi korban pemutusan hubungan kerja (PHK). Satu peluang kerja atau posisi bisa diperebutkan oleh ratusan hingga ribuan pencari kerja.

Fakta bahwa jutaan sarjana di Indonesia berstatus pengangguran tentu saja sangat memprihatinkan. Ketika ditelusuri faktor penyebab para sarjana itu sulit mendapatkan kerja, jawaban paling benar dan relevan adalah kelesuan di sektor bisnis dan industri, yang juga menandai kelesuan perekonomian negara. Sektor bisnis dan industri lesu karena menurunnya permintaan akibat semakin melemahnya daya beli masyarakat, utamanya komunitas kelas menengah. Permintaan akan produk industri lokal, seperti produk-produk manufaktur, terus menyusut karena pasar dalam negeri dibanjiri produk impor yang masuk dengan cara ilegal atau selundupan.

Selain faktor kelesuan di sektor bisnis dan industri lokal, tidak tertutup kemungkinan bahwa jutaan sarjana itu sulit mendapatkan kerja karena eskalasi perubahan lanskap dunia kerja yang didorong oleh perkembangan teknologi, utamanya otomatisasi dan pemanfaatan kecerdasan buatan atau AI. Lanskap dunia kerja yang dulunya mencakup kondisi, pola, dan asas profesionalisme kini nyata-nyata telah berubah. Otomatisasi dan penerapan AI bahkan memungkinkan kerja jarak jauh dan rapat Zoom. Fungsi gedung dan ruang kantor semakin berkurang.

Otomatisasi dan penerapan AI dalam dunia kerja dewasa ini, diakui atau tidak, telah mengurangi peran dan fungsi otak serta tenaga manusia. Kendati tidak akan dapat menggantikan peran manusia sepenuhnya, otomatisasi dan penerapan AI terbukti telah mengeliminasi kerja administratif dasar dan entri data. Dua pekerjaan ini dilaksanakan oleh sistem otomatis. Fungsi layanan pelanggan sebagian telah beralih ke chatbot pintar. Bahkan sebagian pekerjaan di pabrik dan kasir mulai berkurang karena fungsi-fungsi itu bisa dikerjakan oleh mesin atau robot. Semua orang telah mengalami peralihan itu dalam dinamika hidup keseharian masa kini.

Maka, boleh jadi, faktor penyebab lain dari sulitnya generasi angkatan kerja terkini, termasuk jutaan sarjana, mendapatkan kerja adalah faktor ketidaksesuaian keterampilan (mismatch) dengan kebutuhan sektor bisnis dan industri. Kendati belum mencakup keseluruhan aspek, sektor bisnis dan industri, termasuk dalam lingkup manajemen pemerintahan, sudah menerapkan AI dan otomatisasi dalam menyelesaikan sejumlah pekerjaan. Demi terwujudnya efisiensi, dinamika kerja era terkini mulai mengandalkan AI, misalnya untuk kecepatan menganalisis data, menerjemahkan bahasa, hingga menyusun draf.

Suka tidak suka, kecenderungan itu menghadirkan pembaruan kualifikasi pekerja. Pembaruan kualifikasi pekerja tak terhindarkan karena semua entitas ingin mewujudkan efisiensi dengan sistem dan mekanisme baru yang dihadirkan oleh teknologi terkini. Maka, dinamika kerja di sektor bisnis, industri, maupun institusi pemerintah secara tidak langsung mulai terdorong beradaptasi dengan otomatisasi dan penerapan AI. Konsekuensinya, kebutuhan akan kualifikasi pekerja pun menjadi berubah dan berbeda, jika dibandingkan dengan era terdahulu.

Semakin luasnya penerapan AI dan otomatisasi memunculkan kebutuhan dan permintaan akan pekerja yang terkualifikasi dengan perubahan lanskap dunia kerja itu. Menurut laporan World Economic Forum, kendati mengubah cara kerja lama, AI menghadirkan jutaan peluang pekerjaan baru bagi siapa saja yang mau beradaptasi untuk menguasai teknologi. Dilaporkan bahwa permintaan akan ahli AI dan data terbilang tinggi, sementara peran manusia bergeser ke arah tugas strategis dan kreatif. Muncul keyakinan bahwa kolaborasi manusia dengan mesin meningkatkan produktivitas.

Dalam konteks yang sama, menurut Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi), Indonesia butuh 12 juta talenta digital hingga 2030. Jumlah kebutuhan ini naik dari proyeksi sebelumnya yang sembilan (9) juta. Alasan kenaikannya adalah adopsi AI yang cepat. Maka, fokus pemenuhan jumlah pekerja lebih pada ketersediaan talenta AI karena permintaannya memang tinggi, disusul talenta keamanan siber, cloud computing, dan analisis data.

Masih menurut Kemkomdigi, upaya untuk bisa memenuhi kebutuhan 12 juta talenta digital itu tidak mudah. Bahkan, kekurangan pasokan terus melebar setiap tahunnya. Kebutuhan akan talenta AI dan keamanan siber baru terpenuhi 30 persen. Karena itu, akselerasi pelatihan melalui industri dan perguruan tinggi sangat mendesak. Rekomendasi tentang akselerasi pelatihan talenta digital sangat relevan dan patut didukung, karena generasi orang tua era terkini wajib peduli pada kesiapan dan kapabilitas generasi muda beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan perubahan lanskap dunia kerja.

Dari total populasi Indonesia yang 290,1 juta per semester I-2026, jumlah komunitas orang muda, yakni Generasi Z dan Milenial, mencapai lebih dari 49 persen. Menurut data kependudukan terbaru, jumlah Generasi Z mencapai sekitar 25,98 persen hingga 26 persen, sekitar 75,37 juta jiwa, sedangkan Generasi Milenial sekitar 24 persen dari total penduduk. Masa depan negara-bangsa berada di pundak kedua generasi ini. Mereka tidak boleh dibiarkan gagap dengan perkembangan teknologi era terkini dan di kemudian hari.

Pemerintah, melalui Kemkomdigi, telah menginisiasi Program Digital Talent Scholarship (DTS). Program ini dirancang untuk meningkatkan kemampuan masyarakat beradaptasi dengan perkembangan teknologi, utamanya menghadapi era digital dan AI. Hingga awal 2025, total lulusan DTS baru sekitar 572.000 dari 654.000 peserta.

Tantangannya adalah bagaimana memperluas program DTS agar dapat menjangkau lebih banyak generasi muda Indonesia di semua daerah. Karena teknologi akan terus berkembang, generasi muda Indonesia sejak dini patut diberi ruang dan peluang untuk beradaptasi agar mereka terkualifikasi menghadapi tantangan zaman.

Tajuk Analisis: Transisi Demografi, Disrupsi Pasar Kerja berbasis AI, dan Mismatch Kualifikasi Pendidikan Nasional

Ulasan kritis dalam Catatan Politik Bamsoet menggarisbawahi persimpangan krusial yang sedang dihadapi Indonesia: melimpahnya angkatan kerja terdidik di tengah akselerasi adopsi teknologi cerdas yang mengabaikan pola kerja konvensional.

Berikut tiga poin analisis utama:

1. Realitas Structural Mismatch dalam Sistem Pendidikan Tinggi

Tinggi angka pengangguran lulusan perguruan tinggi (mencapai lebih dari 1 juta jiwa) bukan sekadar imbas kelesuan manufaktur atau pasar domestik. Fenomena ini menandai adanya structural mismatch antara kurikulum akademik dengan kebutuhan riil industri modern. Penyesuaian standar kompetensi—khususnya pada literasi data, kecerdasan buatan (AI), dan cybersecurity—menjadi syarat mutlak agar ijazah perguruan tinggi tidak kehilangan relevansi di pasar kerja.

2. AI sebagai Akselerator Efisiensi sekaligus Ancaman Tenaga Kerja Unskilled

Transisi dunia kerja saat ini telah mengeliminasi fungsi-fungsi administratif dasar secara masif. Ketika sektor bisnis mengadopsi AI demi efisiensi operasional, angkatan kerja muda tidak lagi berkompetisi antar-sesama manusia, melainkan dengan algoritma dan otomatisasi. Ketidakmampuan beradaptasi dengan alat (tools) digital terbaru akan semakin memperlebar jurang pengangguran terdidik.

3. Urgensi Pembekalan Skala Masif untuk Gen Z dan Milenial

Dengan porsi Gen Z dan Milenial yang mendekati 50 persen dari total populasi Indonesia, bonus demografi berisiko berubah menjadi beban demografi jika tidak diimbangi dengan reskilling dan upskilling yang agresif. Perluasan program pelatihan talenta digital berbasis sertifikasi industri—seperti kolaborasi pemerintah, kampus, dan sektor swasta—harus dipercepat agar target 12 juta talenta digital nasional dapat terpenuhi secara merata hingga ke daerah. Sumber