JAKARTA, ASATUNEWS.MY.ID – Kinerja Kejaksaan Agung (Kejagung) yang berhasil mengembalikan kerugian negara senilai Rp13,25 triliun dari kasus korupsi minyak sawit mentah (CPO) mendapatkan apresiasi tinggi dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Anggota Komisi III DPR, Nasir Djamil, menilai capaian Kejagung dalam mengoptimalkan asset recovery tersebut patut dijadikan contoh oleh institusi penegak hukum lainnya di Indonesia. Nasir menekankan bahwa kemampuan untuk melacak dan mengamankan aset adalah kunci utama.

Anggota Komisi III DPR Dorong Institusi Lain Tiru Kinerja Kejagung dan Pentingnya Regulasi Perampasan Aset

“Langkah itu harus diikuti pula oleh institusi penegak hukum lainnya. Karena itu butuh sarana dan prasarana yang modern untuk bisa melacak mereka yang disangkakan sebagai pelaku korupsi,” kata Nasir di Jakarta, Jumat (31/10/2025). Ia menambahkan bahwa tantangan dalam mengejar aset korupsi sangat besar, apalagi jika aset tersebut telah dibawa ke luar negeri dan diubah bentuknya (tracing). Saat ini, menurut Nasir, penindakan korupsi masih berada di hilir, yang mengakibatkan nilai pengembalian kerugian negara menjadi lebih kecil dibandingkan dengan total yang dicuri oleh koruptor.

Untuk memaksimalkan pengembalian kerugian negara, Nasir menyarankan perlunya perubahan paradigma penindakan dari hilir ke hulu. Menurutnya, perlu dibuat satu regulasi baru yang memungkinkan penegak hukum untuk mengejar aset sejak dari awal. “Perlu dipikirkan adanya regulasinya. Salah satunya misalnya dengan perampasan aset,” imbuhnya. Saat ini, penegak hukum hanya bisa menyita setelah adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, padahal selama proses itu nilai ekonomis aset hasil korupsi sudah berkurang dan berpotensi disembunyikan. (A-1)