DAVOS, ASATUNEWS.MY.ID — Di tengah sorotan tajam kasus hukum di dalam negeri, Presiden Prabowo Subianto justru membawa kabar gembira dari panggung dunia. Dalam forum bergengsi World Economic Forum (WEF) di Davos, Swiss, Presiden menegaskan bahwa fondasi ekonomi Indonesia saat ini adalah yang paling tangguh dalam satu dekade terakhir.
Di Balik Hiruk-Pikuk Korupsi, Indikator Makro Indonesia Justru Terkuat di G20
Bukan sekadar klaim sepihak, pengakuan ini datang langsung dari Dana Moneter Internasional (IMF) yang melabeli Indonesia sebagai “Global Bright Spot” atau titik terang ekonomi dunia.
Data Berbicara: Inflasi 2% dan Pertumbuhan Stabil
Presiden Prabowo membedah alasan mengapa lembaga internasional sangat percaya pada Indonesia. Di saat banyak negara maju terancam resesi, Indonesia mencatatkan performa luar biasa:
-
Pertumbuhan Ekonomi: Konsisten di atas 5% selama sepuluh tahun terakhir.
-
Inflasi: Berhasil ditekan di kisaran 2%, jauh di bawah rata-rata global.
-
Disiplin Anggaran: Defisit fiskal tetap terkendali di bawah 3% PDB.
“Lembaga-lembaga internasional mengakui ekonomi Indonesia tangguh karena bukti nyata, bukan optimisme kosong,” tegas Prabowo di hadapan para investor global.
Bamsoet: Indonesia Kini Punya ‘Harga Diri’ Fiskal
Senada dengan Presiden, tokoh senior Golkar Bambang Soesatyo (Bamsoet) menilai bahwa reputasi Indonesia sebagai negara yang “tidak pernah gagal bayar utang” adalah aset termahal di mata dunia saat ini.
Menurutnya, stabilitas politik dan disiplin fiskal inilah yang membuat para investor besar di Davos tidak ragu untuk melirik Indonesia sebagai mitra strategis jangka panjang.
Tantangan: Memastikan “Cuan” Sampai ke Rakyat
Meski dipuji dunia, tantangan besar tetap menanti di dalam negeri. Tantangannya adalah bagaimana pertumbuhan ekonomi yang stabil ini bisa dirasakan langsung oleh masyarakat bawah melalui program unggulan seperti makan bergizi gratis dan penguatan UMKM.
Optimisme di Davos diharapkan menjadi bahan bakar bagi pemerintah untuk segera membersihkan benalu-benalu birokrasi (seperti kasus di Kemenaker) agar investasi yang masuk benar-benar bersih dan berdampak pada kesejahteraan rakyat. (A-1)
