Keseriusan pemerintah dalam memberantas mafia tanah kini menemui ujian paling ekstrem: Beranikah menyentuh aset pengembang besar di lahan reklamasi ilegal?
Oleh: Redaksi Asatunews.my.id
JAKARTA, ASATUNEWS.MY.ID — Upaya Satgas Anti-Mafia Tanah menyisir pesisir Jakarta dan Surabaya pada awal 2026 ini bukanlah sekadar rutinitas birokrasi. Ini adalah perang terbuka melawan praktik Greedynomics—sebuah sistem ekonomi yang digerakkan oleh ketamakan, di mana hukum ditekuk demi kepentingan segelintir korporasi raksasa.
Selama puluhan tahun, publik disuguhi tontonan miris: rakyat kecil digusur karena alasan tak punya surat, sementara di sisi lain, ribuan hektar lahan negara diurug, dipagari, dan dikomersialkan oleh pengembang tanpa dokumen yang sah. Ada kesan kuat bahwa hukum hanya tajam ke bawah, namun tumpul saat berhadapan dengan tembok tinggi perumahan mewah.
Langkah Satgas untuk mengaudit kembali sertifikat-sertifikat yang “tumbuh” di atas koordinat air adalah langkah berani yang patut diapresiasi. Namun, redaksi Asatunews.my.id mengingatkan bahwa keberhasilan operasi ini tidak diukur dari seberapa banyak konferensi pers yang digelar, melainkan dari seberapa luas lahan yang benar-benar berhasil disita dan dikembalikan fungsinya untuk kepentingan publik.
Jika Satgas hanya mampu menyentuh makelar kelas teri namun ragu menyegel aset pengembang “naga”, maka operasi ini tak lebih dari sekadar kosmetik politik. Padahal, data menunjukkan kerugian negara akibat penyerobotan lahan pesisir mencapai angka yang fantastis, belum lagi kerusakan ekosistem yang tak ternilai harganya.
Pemerintah harus sadar bahwa kepastian hukum adalah syarat mutlak investasi yang sehat. Namun, kepastian hukum tidak boleh dibangun di atas pembiaran pelanggaran. Investasi yang diawali dengan penyerobotan lahan bukanlah kemajuan, melainkan penjajahan gaya baru.
Kita menanti keberanian Satgas. Jangan sampai “Gebrakan 1.000 Hektar” ini layu sebelum berkembang karena intervensi modal. Negara tidak boleh kalah oleh mafia, apalagi mafia yang berkerah putih dan berdasi.
Sudah saatnya, negara mengambil kembali apa yang menjadi hak rakyat. (A-1)
