Nilai tukar rupiah tembus Rp 17.002 per dollar AS pada Kamis (2/4/2026). Simak analisis dampak perang AS-Iran terhadap kurs dan beban subsidi APBN kita.

Nilai tukar rupiah di pasar spot kembali menunjukkan tren pelemahan pada penutupan perdagangan Kamis (2/4/2026). Mata uang Garuda terdepresiasi sebesar 19 poin atau 0,11 persen, yang membawa posisinya kini bertengger di level Rp 17.002 per dollar AS.

Analis Mata Uang dan Komoditas, Ibrahim Assuaibi, menilai bahwa faktor utama yang menekan rupiah hari ini adalah eskalasi konflik di Timur Tengah. Hal ini menyusul pernyataan keras Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, yang menegaskan bahwa serangan militer terhadap fasilitas energi dan minyak Iran akan terus berlanjut.

Dikutip dari laporan Kompas.com, Kamis (2/4/2026), Ibrahim menjelaskan bahwa pasar merespons negatif absennya komitmen jangka waktu berakhirnya perang dari pihak Gedung Putih.

“Presiden Donald Trump mengatakan Amerika Serikat akan terus menyerang Iran, termasuk target energi dan minyak selama beberapa minggu ke depan, dan tidak memberikan komitmen pada jangka waktu spesifik untuk mengakhiri perang,” ujar Ibrahim.

Ketegangan ini semakin memuncak setelah adanya laporan serangan rudal jelajah Iran terhadap kapal tanker minyak yang disewa oleh QatarEnergy di perairan Qatar. Insiden ini meningkatkan kekhawatiran pelaku pasar terhadap keamanan jalur distribusi energi maritim global.

Selain faktor geopolitik, pasar juga tengah bersikap waspada (wait and see) menantikan rilis data ekonomi penting dari Amerika Serikat, termasuk klaim pengangguran awal dan data Non-Farm Payroll (NFP) yang dijadwalkan terbit pada Jumat esok. Data ini akan menjadi kompas arah kebijakan moneter AS ke depan.

Melemahnya rupiah dan melonjaknya harga minyak dunia akibat perang mulai memberikan tekanan nyata pada fiskal Indonesia. Pemerintah mencatat bahwa setiap kenaikan harga minyak sebesar 1 dollar AS per barrel berpotensi menambah defisit anggaran hingga Rp 6 triliun.

Saat ini, asumsi dasar APBN 2026 menetapkan harga minyak mentah Indonesia (ICP) di level 70 dollar AS per barel. Namun, jika harga minyak bertahan di level 100 dollar AS sepanjang tahun, defisit APBN diperkirakan bisa melebar hingga mendekati 2,9 persen dari PDB.

Pelebaran defisit ini dipicu oleh pembengkakan beban subsidi energi, menyusul kebijakan pemerintah yang memilih tidak menaikkan harga BBM guna menjaga daya beli masyarakat. Potensi tambahan beban subsidi diperkirakan mencapai Rp 100 triliun.

Analisis Strategis Asatunews.my.id:  Sinyal Peringatan Serius

Pelemahan rupiah hingga menembus level psikologis baru di Rp 17.000 merupakan sinyal peringatan serius bagi perekonomian nasional di tahun 2026:

Dengan kurs di level Rp 17.000, biaya impor bahan baku industri dan pangan akan membengkak. Jika tren ini menetap, masyarakat harus bersiap menghadapi kenaikan harga barang konsumsi meskipun harga BBM tidak dinaikkan oleh pemerintah.

Keputusan pemerintah untuk menjadikan APBN sebagai peredam lonjakan harga energi adalah langkah berisiko tinggi. Tambahan beban subsidi sebesar Rp 100 triliun akan membatasi ruang gerak pemerintah untuk membiayai proyek infrastruktur atau program pembangunan lainnya. Penggunaan Saldo Anggaran Lebih (SAL) hanyalah solusi jangka pendek; reformasi belanja kementerian/lembaga secara drastis menjadi mutlak diperlukan.

Karakter kebijakan luar negeri Trump yang agresif terhadap Iran menciptakan ketidakpastian tinggi (high uncertainty). Selama eskalasi militer di Timur Tengah belum menunjukkan tanda-tanda de-eskalasi, dollar AS akan terus dianggap sebagai aset aman (safe haven), yang berarti tekanan terhadap mata uang negara berkembang seperti rupiah akan terus berlangsung.

Meskipun pemerintah meyakini defisit masih di bawah 3 persen, posisi di angka 2,9 persen sangatlah rawan. Sedikit saja guncangan tambahan pada produksi minyak domestik atau pelarian modal asing (capital outflow), Indonesia bisa menghadapi tantangan kredibilitas fiskal di mata investor internasional.

Secara keseluruhan, kuartal kedua 2026 akan menjadi masa ujian berat bagi stabilitas moneter dan fiskal Indonesia. Koordinasi ketat antara Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan sangat diperlukan untuk menjaga agar rupiah tidak semakin terperosok lebih dalam. ****