Ukuran keberhasilan pemerintah tidak berhenti pada daftar capaian yang disampaikan dari panggung kenegaraan. Bagi Anggota Komisi XIII DPR RI Saadiah Uluputty, ujian sesungguhnya justru berada di luar pusat kekuasaan: ketika kebijakan sampai ke masyarakat, membuka akses layanan publik, mempersempit kesenjangan, dan mengubah kehidupan warga di daerah.
Pernyataan itu disampaikan Saadiah setelah mencermati pidato Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI-DPD RI pada Jumat (14/8/2026).
Dalam pidatonya, Prabowo memaparkan berbagai capaian pemerintah selama 21 bulan, termasuk 121 kebijakan transformatif. Presiden juga menegaskan bahwa pemerintah masih memiliki pekerjaan besar dan tidak boleh berpuas diri selama persoalan masyarakat belum sepenuhnya terselesaikan.
Saadiah mengapresiasi capaian tersebut. Namun, ia mengingatkan bahwa keberhasilan pembangunan harus diuji melalui pengalaman masyarakat sehari-hari.
“Pidato Presiden tentu kita apresiasi, terutama berbagai capaian dan arah kebijakan yang disampaikan. Tetapi kita juga harus melihat secara lebih utuh bahwa masih ada berbagai tantangan yang harus diselesaikan,” kata Saadiah dalam keterangan persnya, Sabtu (15/8/2026).
Menurut Saadiah, angka pertumbuhan, program pemerintah, maupun berbagai indikator pembangunan belum cukup untuk menggambarkan keberhasilan negara jika masyarakat belum merasakan dampaknya.
Pertanyaan yang lebih penting, kata dia, adalah apakah warga memperoleh akses yang lebih baik, pelayanan publik yang semakin mudah, pembangunan yang lebih merata, serta kesenjangan antardaerah yang semakin kecil.
“Yang paling penting adalah bagaimana capaian itu dirasakan oleh rakyat,” ujarnya.
Pandangan tersebut menjadi penting karena pemerintah sendiri dalam pidato kenegaraan menempatkan kesejahteraan rakyat sebagai orientasi pembangunan. Presiden Prabowo menyatakan pertumbuhan ekonomi dan investasi bukan tujuan akhir, melainkan instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Dengan demikian, perdebatan mengenai capaian pemerintah pada akhirnya akan kembali pada satu pertanyaan sederhana: seberapa jauh kebijakan negara mengubah kehidupan masyarakat.
Maluku Tak Bisa Dibangun dengan Pendekatan Seragam
Saadiah kemudian membawa persoalan tersebut ke Maluku, daerah pemilihannya yang memiliki karakter geografis berbeda dari sebagian besar wilayah daratan.
Sebagai wilayah kepulauan, pembangunan Maluku menghadapi persoalan konektivitas antarpulau yang tidak sederhana. Jarak geografis dapat berpengaruh langsung terhadap akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, transportasi, pelayanan pemerintah, hingga kegiatan ekonomi.
“Maluku adalah daerah kepulauan dengan tantangan geografis yang sangat besar. Karena itu, pembangunan tidak bisa menggunakan pendekatan yang sama antara wilayah daratan dan kepulauan,” katanya.
Menurut Saadiah, konektivitas antarpulau harus ditempatkan sebagai bagian penting dari kebijakan pembangunan nasional.
“Konektivitas antarpulau harus menjadi bagian penting dari kebijakan pembangunan nasional,” tegasnya.
Pesan tersebut pada dasarnya meminta pemerintah melihat pemerataan bukan hanya dari seberapa banyak program dibangun, tetapi juga dari seberapa mudah program tersebut dijangkau warga yang hidup di wilayah kepulauan dan pulau-pulau kecil.
Kritik Bukan Penolakan terhadap Pemerintah
Saadiah juga mengingatkan agar kritik publik tidak dipandang sebagai hambatan terhadap pemerintah.
Menurut Legislator Fraksi PKS itu, seorang pemimpin memang membutuhkan keteguhan dalam menjalankan kebijakan. Namun, keteguhan tersebut tetap harus disertai kemampuan mendengar kritik dan aspirasi masyarakat.
“Pemimpin memang harus memiliki keyakinan dan tidak boleh mudah terpengaruh oleh opini negatif. Tetapi kritik masyarakat jangan diabaikan,” ujarnya.
Ia menilai kritik yang konstruktif justru dapat menjadi instrumen evaluasi agar pemerintah mengetahui apakah kebijakan yang dirancang di tingkat pusat benar-benar bekerja ketika diterapkan di daerah.
Bukan Soal Pidato dengan Teks atau Improvisasi
Saadiah juga tidak ingin perhatian publik berhenti pada gaya penyampaian pidato Presiden.
Menurut dia, apakah pidato disampaikan secara tekstual maupun dengan improvisasi bukan persoalan mendasar. Yang lebih penting adalah substansi serta tindak lanjut dari berbagai komitmen yang disampaikan.
“Apakah pidato disampaikan secara textbook atau dengan improvisasi, bagi saya bukan persoalan utama. Yang terpenting adalah substansinya dan bagaimana komitmen yang disampaikan benar-benar diwujudkan,” katanya.
Pandangan itu sekaligus menempatkan pidato kenegaraan sebagai titik awal evaluasi, bukan titik akhir. Setelah pidato selesai, pekerjaan yang lebih sulit adalah memastikan kebijakan benar-benar berjalan dan manfaatnya sampai kepada masyarakat.
Negara Harus Hadir hingga Pulau Terluar
Saadiah menegaskan apresiasi terhadap capaian pemerintah tidak boleh menghapus fungsi pengawasan DPR maupun sikap kritis masyarakat.
Ia meminta pemerintah memastikan pembangunan nasional tidak hanya terkonsentrasi pada wilayah yang relatif mudah dijangkau, tetapi juga menjangkau masyarakat di pulau-pulau kecil dan kawasan terluar.
“Kita apresiasi capaian pemerintah, tetapi kita juga harus tetap kritis. Masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan,” katanya.
Ia mengingatkan agar masyarakat tidak hanya menerima narasi keberhasilan pemerintah, tetapi juga merasakan perubahan tersebut dalam kehidupan sehari-hari.
“Jangan sampai masyarakat hanya mendengar narasi keberhasilan, tetapi belum merasakan perubahan secara nyata,” ujarnya.
Bagi Saadiah, keberhasilan pembangunan pada akhirnya harus terlihat dari pusat hingga daerah, termasuk wilayah yang selama ini menghadapi tantangan geografis paling berat.
“Keberhasilan pembangunan Indonesia harus bisa dirasakan dari pusat sampai ke daerah, termasuk pulau-pulau kecil dan wilayah terluar,” katanya.
Karena itu, ia meminta kehadiran negara diterjemahkan dalam kebijakan yang konkret—bukan sekadar pernyataan politik.
“Negara harus hadir secara nyata, bukan hanya dalam pidato, tetapi melalui kebijakan dan pembangunan yang benar-benar dirasakan rakyat,” tutup Saadiah.
