Oleh: Nafiisa Amelia Rahmah*

Di tengah meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat, praktik sewa menyewa menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Mulai dari penyewaan rumah, ruko, kendaraan, lahan, hingga berbagai peralatan usaha, semuanya melibatkan hubungan hukum antara pihak yang menyewakan dan pihak penyewa. Namun, di balik tingginya intensitas transaksi tersebut, masih banyak masyarakat yang menganggap surat kontrak sewa menyewa sebagai formalitas belaka.

Pandangan semacam ini menurut saya perlu diubah. Surat kontrak sewa menyewa bukan sekadar lembaran kertas yang ditandatangani untuk memenuhi kebutuhan administrasi. Lebih dari itu, kontrak merupakan instrumen penting yang memberikan kepastian, perlindungan, dan kejelasan bagi seluruh pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian.

Masih sering ditemukan praktik sewa menyewa yang hanya didasarkan pada kesepakatan lisan. Alasannya beragam, mulai dari faktor kepercayaan, hubungan kekeluargaan, hingga keinginan untuk menyederhanakan proses transaksi. Padahal, tidak sedikit sengketa yang muncul justru berawal dari kesepakatan yang tidak dituangkan secara tertulis. Ketika terjadi perbedaan pemahaman mengenai harga sewa, jangka waktu, tanggung jawab perawatan, atau pengembalian aset, masing-masing pihak cenderung berpegang pada versinya sendiri.

Dalam situasi seperti itu, surat kontrak memiliki fungsi yang sangat vital. Dokumen tersebut menjadi rujukan utama untuk mengetahui apa yang telah disepakati bersama. Dengan adanya kontrak tertulis, hak dan kewajiban para pihak menjadi lebih jelas sehingga potensi konflik dapat diminimalkan sejak awal.

Persoalan terbesar bukan terletak pada ketidaksediaan masyarakat membuat kontrak, melainkan kurangnya pemahaman mengenai pentingnya dokumen tersebut. Banyak orang beranggapan bahwa kontrak hanya diperlukan dalam transaksi bernilai besar atau yang melibatkan perusahaan. Padahal, transaksi sederhana sekalipun tetap memiliki risiko hukum yang dapat merugikan salah satu pihak apabila tidak diatur secara jelas.

Karena itu, budaya membuat surat kontrak sewa menyewa perlu terus didorong. Kontrak yang baik setidaknya memuat identitas para pihak, objek yang disewakan, jangka waktu sewa, nilai pembayaran, hak dan kewajiban masing-masing pihak, serta mekanisme penyelesaian apabila terjadi perselisihan. Dengan informasi yang lengkap, ruang untuk munculnya kesalahpahaman akan semakin kecil.

Selain memberikan perlindungan hukum, kontrak juga mencerminkan profesionalisme. Dalam dunia usaha yang semakin kompetitif, hubungan bisnis yang sehat dibangun di atas prinsip transparansi dan kepastian. Kehadiran kontrak menunjukkan bahwa para pihak memiliki komitmen untuk menjalankan kesepakatan secara bertanggung jawab.Di era digital saat ini, penyusunan surat kontrak pun semakin mudah dilakukan. Berbagai contoh dan referensi dapat diakses secara luas, bahkan konsultasi hukum dapat dilakukan secara daring. Tidak ada lagi alasan untuk mengabaikan pentingnya dokumentasi dalam sebuah perjanjian sewa menyewa.

Pada akhirnya, surat kontrak sewa menyewa bukanlah simbol ketidakpercayaan, melainkan bentuk kehati-hatian yang justru melindungi kepentingan semua pihak. Masyarakat perlu memahami bahwa hubungan yang baik tidak hanya dibangun atas dasar saling percaya, tetapi juga atas dasar kejelasan hak dan kewajiban. Oleh sebab itu, membiasakan diri membuat kontrak tertulis dalam setiap transaksi sewa menyewa merupakan langkah sederhana yang dapat mencegah persoalan besar di kemudian hari. ***

* Penulis adalah Mahasiswa Manajemen S1 – Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pamulang