Pengajuan Destry Damayanti sebagai calon Gubernur Bank Indonesia (BI) dan Aida S Budiman sebagai calon Deputi Gubernur Senior BI dinilai menjadi pilihan yang mencerminkan pendekatan teknokratis pemerintah di tengah ketidakpastian ekonomi global.
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah menilai kedua nama tersebut memiliki rekam jejak panjang di sektor keuangan dan BI. Pengalaman itu menjadi modal penting untuk menjaga kepercayaan pelaku pasar sekaligus memastikan kesinambungan kebijakan bank sentral.
“Pilihan Presiden Prabowo mengajukan Destry dan Aida adalah pilihan teknokrasi. Langkah ini menepis anggapan politisasi BI dan komitmen untuk menjaga pasar keuangan tetap kondusif,” kata Said dalam tulisannya, Selasa (18/8/2026).
Menurut Said, Destry dan Aida bukan sosok baru dalam sektor keuangan. Keduanya telah menjalani perjalanan panjang sebelum menduduki posisi di jajaran pimpinan BI.
Jika mendapat persetujuan DPR, keduanya akan menghadapi tantangan besar untuk menjaga stabilitas ekonomi dan keuangan nasional di tengah dinamika perekonomian global.
Said menilai rekam jejak tersebut menjadi “investasi kepercayaan” yang tidak mudah diperoleh. Kepercayaan pasar, menurut dia, menjadi salah satu modal penting bagi kepemimpinan BI dalam menghadapi gejolak ekonomi.
Hal itu, kata Said, setidaknya terlihat ketika Perry Warjiyo mengundurkan diri dari posisi Gubernur BI. Pasar dinilai tidak mengalami gejolak berarti karena kepemimpinan sementara BI berada di tangan Destry bersama jajaran yang ada.
“Rekam jejak yang panjang adalah investasi kepercayaan dari para pelaku pasar. Dan hal ini tidak mudah bisa dipenuhi,” ujarnya.
Menjaga Independensi Bank Indonesia
Said menilai pengajuan Destry dan Aida juga dapat dimaknai sebagai bentuk penghormatan pemerintah terhadap independensi BI yang merupakan salah satu hasil penting reformasi.
Menurut dia, independensi bank sentral harus tetap dijaga agar kebijakan moneter dapat berjalan secara kredibel dan memberikan kepastian kepada pelaku pasar.
“Kita tidak ingin merusak independensi BI yang merupakan buah reformasi,” kata Said.
Dia menilai yang dibutuhkan saat ini adalah pembagian peran yang jelas antara pemerintah dan BI, disertai kepemimpinan sektor keuangan yang terukur serta mampu memberikan kepastian mengenai arah kebijakan ekonomi ke depan.
Tantangan Gubernur BI Baru
Said menyebut dua mandat utama BI tetap berkaitan dengan menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan mengendalikan inflasi. Namun, regulasi baru juga memberikan mandat tambahan kepada BI untuk ikut berkontribusi terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi serta pengembangan UMKM.
Di tengah mandat tersebut, Said menilai masih terdapat pekerjaan besar yang harus diselesaikan, yakni merumuskan arah utama atau core policy kebijakan moneter Indonesia.
Dia mencontohkan kebijakan Tiongkok yang selama bertahun-tahun cenderung mempertahankan nilai yuan agar relatif kompetitif terhadap dolar AS. Strategi tersebut dinilai mendukung daya saing produk ekspor China di pasar global.
Sementara itu, Amerika Serikat dalam beberapa tahun terakhir menghadapi persoalan inflasi dan defisit perdagangan. Kondisi tersebut turut memengaruhi arah kebijakan moneter AS yang cenderung menopang kekuatan dolar AS.
“Refleksi dari kebijakan Tiongkok dan Amerika Serikat, sejujurnya kita belum memiliki narasi kebijakan untuk mengerangkai arah kebijakan fiskal dan moneter,” ujar Said.
BI dan Pemerintah Perlu Rumuskan Arah Kebijakan
Menurut Said, pemerintah perlu segera merumuskan pilihan strategis mengenai arah kebijakan ekonomi nasional. Salah satu pertimbangannya adalah apakah Indonesia akan lebih agresif mendorong ekspor komoditas atau memprioritaskan pengendalian inflasi, khususnya pada sektor pangan dan energi.
Jika pemerintah memilih memperkuat ekspor komoditas, kata dia, diperlukan dukungan kebijakan nilai tukar yang menjaga daya saing ekspor. Sebaliknya, apabila prioritas diarahkan pada pengendalian inflasi pangan dan energi yang masih bergantung pada impor, kebijakan yang mendukung penguatan rupiah dapat menjadi salah satu pilihan.
“Hal inilah yang perlu dirumuskan oleh Menteri Keuangan dan Gubernur BI ke depan. Orkestrasi ini penting, sekaligus untuk mengirim sinyal ke pasar tentang arah kebijakan moneter ke depan,” katanya.
Said menilai koordinasi antara Menteri Keuangan dan pimpinan baru BI akan menjadi faktor penting dalam memastikan kebijakan fiskal dan moneter berjalan dalam arah yang selaras.
Dia optimistis hubungan kerja yang telah terbangun antara Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan Destry dapat memudahkan koordinasi apabila Destry nantinya mendapat persetujuan DPR sebagai Gubernur BI.
“Saya percaya, mengingat relasi Purbaya, Menteri Keuangan dan Destry, calon Gubernur BI sudah terjadi lama, bahkan bisa jadi mereka berdua sudah level soulmate. Harusnya tidak sulit bagi keduanya untuk bekerja bersama, merumuskan core policy, dan berbagi peran,” kata Said.
Dengan demikian, pergantian kepemimpinan BI tidak hanya menjadi persoalan pergantian figur, tetapi juga momentum untuk memperjelas arah kebijakan moneter Indonesia di tengah perubahan ekonomi global yang semakin kompleks.
