Wakil Ketua Umum Partai Gelora Indonesia Fahri Hamzah menilai keberhasilan dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak cukup dinilai dari gagasan dan program yang dirancang, tetapi harus diukur dari kemampuan institusi negara mewujudkan kesejahteraan yang dirasakan masyarakat.
Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman itu menyampaikan pandangan tersebut dalam Kajian Pengembangan Wawasan Kebangsaan bertajuk “Dua Tahun Prabowo Sudah Sesuai Harapan?” pada Jumat malam, 23 Oktober 2026. Fahri mengajak kader Partai Gelora dan masyarakat mengevaluasi kinerja pemerintahan secara rasional, objektif, dan berbasis data di tengah derasnya informasi serta perdebatan di media sosial.
Menurut Fahri, pemikiran ekonomi Prabowo berangkat dari upaya mengembalikan peran negara sesuai Pasal 33 UUD 1945 melalui penerapan Ekonomi Pancasila. Pendekatan tersebut, kata dia, menjadi respons terhadap dominasi neokapitalisme dan melemahnya peran negara setelah era Orde Baru, yang dinilainya turut mendorong ketimpangan ekonomi.
“Inti dari pemikiran Presiden Prabowo adalah berakar pada semangat kembali ke Pasal 33 UUD 1945 atau Ekonomi Pancasila,” kata Fahri dalam keterangannya, Minggu, 25 Oktober 2026.
Fahri menjelaskan, salah satu fokus pemerintahan Prabowo adalah menekan kebocoran anggaran birokrasi dan mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam agar manfaatnya lebih besar bagi masyarakat. Ia menilai pengetatan anggaran dan penguatan kelembagaan diperlukan untuk meningkatkan pengawasan terhadap komoditas strategis, termasuk kelapa sawit dan mineral.
Menurut dia, pengelolaan kekayaan alam semestinya berkontribusi langsung terhadap pengentasan kemiskinan dan penanganan malnutrisi anak. Namun, tujuan tersebut membutuhkan kebijakan yang efektif serta sistem pelaksanaan yang mampu memastikan manfaat pembangunan menjangkau masyarakat.
“Dimaksudkan agar hasil kekayaan bumi Indonesia dapat langsung dirasakan untuk pengentasan kemiskinan dan malnutrisi anak-anak,” ujar Fahri, mantan Wakil Ketua DPR RI periode 2014–2019.
Ia menegaskan, gagasan dan tujuan pemerintahan yang dinilai ideal tidak otomatis menghasilkan perubahan tanpa dukungan institusi yang kompeten, transparan, dan efisien. Karena itu, Fahri menempatkan kapasitas birokrasi dan kualitas kelembagaan sebagai faktor penting dalam menentukan keberhasilan program pemerintah.
Fahri juga menekankan perlunya penguatan institusi demokrasi melalui pengawasan yang efektif terhadap kekuasaan eksekutif. Lembaga legislatif, menurut dia, harus menjaga independensi dalam menjalankan fungsi pengawasan, sedangkan lembaga yudikatif perlu memastikan sengketa dan dugaan pelanggaran ditangani secara adil sesuai hukum.
Di luar lembaga negara, masyarakat sipil juga dinilai memiliki peran penting dalam mengawal kebijakan publik. Fahri mendorong pemanfaatan teknologi dan keterbukaan informasi untuk menyampaikan kritik yang rasional serta didukung fakta yang dapat dipertanggungjawabkan.
“Masyarakat sipil tidak perlu ragu untuk mengajukan kritik secara rasional dan berbasis data. Sekarang zamannya teknologi, keterbukaan ini justru membantu Presiden dan pemerintah untuk melakukan perbaikan dari waktu ke waktu,” katanya.
Fahri mengingatkan agar evaluasi terhadap pemerintahan tidak terjebak pada sentimen pribadi atau penilaian suka dan tidak suka terhadap pemimpin. Menurut dia, negara harus dipahami sebagai sebuah sistem yang keberlangsungannya tidak boleh bergantung pada figur tertentu.
“Tingkat kecerdasan kita yang baik adalah ketika kita terbiasa membaca cara kerja negara seperti cara kerja sistem. Kita tidak boleh terjebak pada sentimen pribadi, emosi, atau penilaian subjektif like and dislike. Pemimpin atau pejabat bisa datang dan pergi, tetapi kelembagaan itu harus semakin terbuka, kompeten, dan efisien,” ujar Fahri.
Ia mengajak seluruh elemen masyarakat, baik yang berada di dalam maupun di luar pemerintahan, menjaga ruang dialog yang terbuka. Pemerintah, kata dia, perlu bersedia membahas fakta di lapangan, sementara pihak yang menyampaikan kritik harus menyertakan data akurat agar perdebatan publik menghasilkan evaluasi dan solusi.
Fahri menegaskan Partai Gelora akan terus menghadirkan gagasan dan solusi untuk mengawal jalannya pemerintahan. Ia berharap program-program strategis nasional dapat dilaksanakan secara lebih efektif sehingga manfaat kehadiran negara semakin dirasakan masyarakat dalam mewujudkan Indonesia yang adil dan sejahtera.
