JAKARTA, ASATUNEWS. MY. ID – Anggota DPR RI sekaligus Ketua MPR RI ke-15 dan Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Bambang Soesatyo, bersyukur atas dianugerahkannya gelar pahlawan nasional kepada Presiden RI ke-2 Soeharto oleh Presiden Prabowo Subianto bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan di Istana Negara Jakarta, setelah perjuangan panjang tiga kali diusulkan. Sebuah keputusan bersejarah yang menyambung kembali mata rantai yang pernah terputus.

Bamsoet menilai penghargaan ini menjadi simbol rekonsiliasi dan penghormatan terhadap jasa besar seorang pemimpin yang telah meletakkan fondasi pembangunan bangsa. Langkah bijak yang menunjukkan bahwa persatuan dan penghargaan atas sejarah jauh lebih penting daripada perbedaan masa lalu.

“Gelar pahlawan nasional bagi mantan Presiden Soeharto adalah bentuk pengakuan sejarah atas kontribusi luar biasa beliau terhadap bangsa dan negara. Beliau bukan saja pemimpin politik, tapi juga arsitek pembangunan nasional yang berhasil menegakkan fondasi ekonomi, stabilitas, dan kemandirian bangsa,” ujar Bamsoet usai berdoa bersama secara sederhana dan terbatas di Jakarta, Senin malam (10/11/25).

Ketua DPR RI ke-20 dan Ketua Komisi III DPR RI ke-7 ini menegaskan, keputusan Presiden Prabowo menunjukkan sikap kenegarawanan dalam melihat sejarah secara utuh, objektif serta berorientasi pada rekonsiliasi nasional. Penilaian terhadap masa lalu harus ditempatkan dalam konteks zaman dan tantangan yang dihadapi bangsa.

“Ini bukan soal politik, tapi soal keadilan sejarah. Presiden Prabowo menunjukkan sikap kenegarawanan dengan menghargai jasa tokoh bangsa tanpa terjebak pada kontroversi masa lalu. Ini momentum rekonsiliasi sejarah yang sangat penting bagi bangsa kita,” kata Bamsoet.

Ketua Dewan Pembina Perkumpulan Alumni Doktor Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran (UNPAD) dan Wakil Ketua Umum/Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini memaparkan, sebelum menjadi presiden, Soeharto adalah perwira militer yang berperan penting dalam sejarah perjuangan bangsa. Mulai dari Serangan Umum 1 Maret 1949 di Yogyakarta yang memperkuat posisi Indonesia di mata dunia, hingga Operasi Trikora 1962 dalam merebut kembali Irian Barat ke pangkuan Republik.

Sebagai presiden yang memimpin Indonesia selama 32 tahun (1967–1998), Soeharto menggagas berbagai program pembangunan jangka panjang seperti REPELITA (Rencana Pembangunan Lima Tahun) dan GBHN (Garis-Garis Besar Haluan Negara) yang menjadi arah pembangunan nasional selama tiga dekade. Di bawah kepemimpinannya, Indonesia mencapai swasembada pangan pada 1984 dan memperoleh pengakuan dari Food and Agriculture Organization (FAO) sebagai salah satu negara yang berhasil menekan angka kelaparan secara signifikan.

“Pak Harto bukan hanya membangun gedung dan jalan, tetapi membangun sistem. Beliau menata birokrasi, memperkuat kemandirian pangan, menggerakkan koperasi dan industri rakyat. Kalau hari ini kita menikmati infrastruktur dasar dan jaringan ekonomi yang tersebar, sebagian akarnya tumbuh dari kebijakan Orde Baru,” jelas Bamsoet.

Dosen tetap pascasarjana Universitas Pertahanan (Unhan), Universitas Jayabaya, dan Universitas Borobudur ini juga menyoroti keberhasilan Soeharto dalam membangun sistem pertahanan dan kemandirian nasional. Melalui Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas) dan program seperti ABRI Masuk Desa (AMD), Soeharto mendorong keterlibatan militer dalam membangun masyarakat tanpa menghilangkan semangat pengabdian.

“Beliau memahami pentingnya keamanan sebagai syarat utama pembangunan. Karena itu, stabilitas nasional di masa pemerintahannya menjadi modal besar bagi kemajuan bangsa,” kata Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Politik, Pertahanan & Keamanan KADIN Indonesia dan Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini berharap penganugerahan gelar pahlawan nasional dapat memperkuat semangat persatuan dan ke-Indonesiaan. Generasi muda juga perlu mempelajari kembali warisan pembangunan Orde Baru secara objektif. Banyak nilai positif yang bisa dijadikan pelajaran selama Orde Baru, seperti kedisiplinan, etos kerja, dan keberanian dalam mengambil keputusan strategis untuk kepentingan nasional.

“Menghormati tokoh seperti mantan Presiden Soeharto bukan berarti memuja masa lalu, tetapi belajar dari keberhasilan dan kesalahan untuk membangun masa depan. Gelar pahlawan nasional ini merupakan pengingat bahwa pembangunan adalah perjuangan panjang, dan setiap generasi punya tanggung jawab untuk melanjutkannya,” pungkas Bamsoet.

Analisis Artikel

Artikel tersebut menyajikan pandangan tunggal dari Bambang Soesatyo (Bamsoet), seorang politisi senior Golkar dan Ketua MPR RI ke-15, mengenai penganugerahan gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden RI ke-2, Soeharto, oleh Presiden Prabowo Subianto.

Poin-poin Utama Analisis:

1. Keputusan Bersejarah: Penganugerahan ini disebut sebagai “keputusan bersejarah” dan “simbol rekonsiliasi” setelah perjuangan panjang dan tiga kali diusulkan.
2. Apresiasi dan Dukungan: Bamsoet menyampaikan apresiasi tinggi atas langkah Presiden Prabowo yang dinilai sebagai sikap kenegarawanan yang melihat sejarah secara utuh.
3. Justifikasi Pemberian Gelar (Sisi Positif Soeharto):
   • Rekonsiliasi: Gelar ini adalah bentuk penghormatan dan rekonsiliasi, menempatkan persatuan di atas perbedaan masa lalu.
   • Arsitek Pembangunan: Soeharto diakui sebagai arsitek pembangunan nasional yang berhasil meletakkan fondasi ekonomi, stabilitas, dan kemandirian bangsa.
   • Peran Militer: Kontribusi penting sebelum menjadi presiden disorot, seperti peran dalam Serangan Umum 1 Maret 1949 dan Operasi Trikora 1962.
   • Pembangunan Jangka Panjang: Menggagas REPELITA dan GBHN selama 32 tahun kepemimpinan.
   • Swasembada Pangan: Indonesia mencapai swasembada pangan pada 1984.
   • Infrastruktur dan Sistem: Dinilai membangun sistem, menata birokrasi, dan memperkuat kemandirian pangan, yang akarnya masih dinikmati hingga kini.
4. Tujuan: Penganugerahan ini diharapkan memperkuat semangat persatuan dan mendorong generasi muda untuk mempelajari warisan Orde Baru secara objektif, mengambil pelajaran dari keberhasilan dan kesalahan.

Berikut adalah biografi singkat mantan Presiden Soeharto dan perkembangan terbaru terkait penganugerahan gelar Pahlawan Nasional.

Biografi Singkat H. M. Soeharto

Soeharto (Jenderal Besar TNI (Purn.) H. M. Soeharto) adalah Presiden Republik Indonesia yang kedua, menjabat selama 31 tahun, dari tahun 1967 hingga 1998.

Karier Militer dan Politik:

1. Awal Karier: Soeharto mendaftar di sekolah militer di Gombong, Jawa Tengah pada tahun 1940 dan memulai karier militernya. Ia terlibat aktif dalam perjuangan kemerdekaan.
2. Peran Kunci: Ia dikenal karena peran pentingnya dalam peristiwa bersejarah, termasuk Serangan Umum 1 Maret 1949 di Yogyakarta dan memimpin Komando Mandala dalam Operasi Trikora 1962 untuk merebut kembali Irian Barat (kini Papua).
3. Transisi Kekuasaan: Setelah peristiwa Gerakan 30 September 1965 (G30S), Soeharto mengambil alih kendali operasi penertiban dan keamanan. Pada Maret 1967, ia ditunjuk oleh MPRS sebagai pejabat Presiden menggantikan Soekarno, dan dikukuhkan sebagai Presiden definitif pada Maret 1968.
4. Era Orde Baru: Selama masa kepemimpinannya, yang dikenal sebagai Orde Baru, Soeharto memfokuskan pada stabilitas nasional dan pembangunan ekonomi melalui program Rencana Pembangunan Lima Tahun (REPELITA) dan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Pada tahun 1984, Indonesia berhasil mencapai swasembada pangan.
5. Kontroversi dan Kejatuhan: Meskipun meraih keberhasilan pembangunan, masa Orde Baru juga diwarnai oleh pembatasan kebebasan politik, isu pelanggaran hak asasi manusia (HAM), serta praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Gelombang reformasi pada 1998 memaksanya mundur dari jabatan presiden.

Perkembangan Terakhir

Perkembangan terakhir menunjukkan bahwa usulan pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto telah ditetapkan dan dianugerahkan.

1. Status Resmi: Soeharto resmi dianugerahi gelar Pahlawan Nasional oleh Presiden Prabowo Subianto pada tanggal 10 November 2025, bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan di Istana Negara Jakarta.
2. Keputusan: Penganugerahan ini tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 116.TK/Tahun 2025, yang ditetapkan pada 6 November 2025.
3. Proses Panjang: Penganugerahan ini datang setelah perjuangan panjang dan setidaknya tiga kali usulan yang diajukan. Menteri Sosial menyatakan bahwa keputusan tersebut diambil setelah melalui kajian panjang oleh tim yang dibentuk pemerintah.
4. Dukungan dan Kontroversi: Pemberian gelar ini menimbulkan polarisasi sentimen publik. Pihak pendukung (seperti yang diungkapkan oleh politisi Bambang Soesatyo) menilai gelar tersebut sebagai bentuk rekonsiliasi dan pengakuan atas jasa-jasa Soeharto sebagai arsitek pembangunan, serta peran militernya dalam sejarah bangsa. Sementara itu, pihak yang menolak, termasuk kelompok aktivis HAM dan Reformasi, melihat keputusan ini sebagai pelecehan terhadap gerakan Reformasi 1998 dan pengaburan terhadap catatan gelap pelanggaran HAM dan KKN selama masa Orde Baru. (A-1)