JAKARTA, ASATUNEWS.MY.ID —  Mahkamah Konstitusi (MK) secara resmi menutup celah hukum yang memungkinkan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) aktif menduduki jabatan sipil. Putusan ini menghapus frasa “atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri” dalam Penjelasan Pasal 28 Ayat (3) UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, yang selama ini dijadikan dasar penugasan. Dengan demikian, seorang anggota Polri yang akan menduduki jabatan di luar kepolisian kini harus mengundurkan diri atau pensiun terlebih dahulu.

Kapolri Tak Bisa Lagi Beri Penugasan, Anggota Polri Harus Pensiun atau Mengundurkan Diri untuk Isi Posisi di Lembaga Sipil

Putusan Nomor 114/PUU-XXIII/2025 yang dibacakan Ketua MK Suhartoyo pada Kamis ini mengabulkan seluruh permohonan uji materiil yang diajukan oleh advokat Syamsul Jahidin dan mahasiswa Christian Adrianus Sihite. Hakim Konstitusi Ridwan Mansyur dalam pertimbangannya menegaskan bahwa frasa yang digugat itu menimbulkan ketidakpastian hukum dan mengaburkan makna pasal yang mewajibkan pensiun atau pengunduran diri sebagai syarat mutlak . Para pemohon dalam sidang sebelumnya telah mencontohkan sejumlah jabatan sipil yang didudungi polisi aktif, seperti Komjen Pol Setyo Budiyanto sebagai Ketua KPK dan Komjen Pol Eddy Hartono sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) .

Langkah MK ini dianggap sebagai keputusan monumental untuk memperkuat kepastian hukum dan meritokrasi dalam birokrasi. Putusan ini sekaligus mempertegas semangat reformasi dengan memisahkan secara jelas karier kepolisian dari jabatan-jabatan sipil, mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang lebih profesional dan akuntabel .

Latar Belakang Putusan untuk Konteks Lengkap

• Akar Permasalahan: Pasal 28 Ayat (3) UU Polri menyatakan anggota Polri dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun. Namun, Penjelasan pasal tersebut memuat frasa “atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri“, yang menciptakan celah hukum. Celah ini memungkinkan seorang anggota Polri aktif tetap menjabat di posisi sipil selama atas dasar penugasan Kapolri, sehingga bertentangan dengan bunyi pasal itu sendiri .

• Dampak dari Celah Hukum: Adanya frasa tersebut dinilai menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan bagi karier Aparatur Sipil Negara (ASN) non-kepolisian. Frasa itu juga berpotensi melemahkan prinsip netralitas dan meritokrasi dalam pengisian jabatan publik .

• Proses di MK: Para pemohon, Syamsul Jahidin dan Christian Adrianus Sihite, mengajukan judicial review karena menilai frasa “atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri” dalam penjelasan pasal tersebut telah melanggar konstitusi, khususnya hak atas kepastian hukum yang adil yang dijamin dalam Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945 .

Putusan MK yang menghapus frasa “atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri” bukan sekadar koreksi teknis, tetapi langkah strategis yang berdampak luas. Keputusan ini berpotensi menguatkan reformasi birokrasi dengan menegakkan sistem merit, sekaligus menjadi katalis bagi reformasi internal Polri dengan mempertegas prinsip “single command system” dan mencegah praktik “dwifungsi Polri” yang tak resmi.

Dampak terhadap Reformasi Birokrasi

Putusan ini memperkuat fondasi tata kelola pemerintahan yang lebih bersih dan profesional.

• Penguatan Sistem Merit: Putusan ini menegaskan prinsip meritokrasi dalam pengisian jabatan ASN. Dengan menghilangkan celah penugasan khusus, setiap warga negara, termasuk anggota Polri yang telah pensiun atau mengundurkan diri, harus bersaing secara terbuka dan transparan berdasarkan kemampuan, prestasi, dan kinerja, bukan lagi melalui jalur khusus yang dapat meminggirkan tenaga sipil.

• Penegasan Netralitas Birokrasi: Langkah ini mempertegas pemisahan yang jelas antara karir kepolisian dan jabatan sipil, mendukung terciptanya birokrasi yang netral. Hal ini selaras dengan semangat UU ASN yang menekankan netralitas aparatur negara.

Dampak terhadap Institusi Polri

Bagi Polri, putusan ini memiliki implikasi struktural dan operasional yang mendalam.

• Konsolidasi Komando dan Pengawasan Internal: Putusan ini memperkuat “single command system” dalam tubuh Polri yang diamanatkan oleh Pasal 11 UU Polri, yang menegaskan bahwa Polri berada di bawah Presiden dan dipimpin oleh Kapolri. Menghapus frasa kontroversial mencegah pihak luar menugaskan anggota Polri aktif tanpa sepengetahuan Kapolri, sehingga meminimalkan potensi dualisme kewenangan dan konflik kelembagaan.

• Pencegahan “Dwifungsi” dan Fokus pada Tugas Pokok: Keputusan ini menghentikan praktik tidak resmi di mana Polri menjalankan peran ganda (dwifungsi) sebagai penegak hukum sekaligus pelaksana jabatan birokrasi sipil. Kini, Polri dapat lebih fokus pada tugas konstitusionalnya sebagai pemelihara keamanan, penegak hukum, pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat.

• Peningkatan Akuntabilitas dan Profesionalisme: Dengan memisahkan karir kepolisian dan jabatan sipil, putusan ini mendorong akuntabilitas yang lebih jelas. Polri didorong untuk melakukan pembenahan internal, termasuk dalam penanganan pengaduan masyarakat dan penyelidikan yang lebih ilmiah untuk mencegah penyalahgunaan wewenang dan “salah tangkap”.

Konteks Reformasi yang Lebih Luas

Putusan MK ini sejalan dengan gelombang reformasi yang lebih besar. Pada 7 November 2025, Presiden Prabowo Subianto membentuk Komisi Percepatan Reformasi Kepolisian yang diketuai oleh Prof. Jimly Asshiddiqie. Komisi ini, yang beranggotakan tokoh nasional dan mantan Kapolri, bertugas mengawal pembenahan menyeluruh di tubuh Polri, menunjukkan komitmen politik untuk mendorong perubahan.

Yang Perlu Diperhatikan Selanjutnya

Putusan MK adalah sebuah langkah krusial, namun keberhasilannya tergantung pada implementasi dan langkah lanjutan:

• Implementasi Peraturan Pelaksana: Keberhasilan putusan ini akan sangat bergantung pada penerjemahannya dalam peraturan pelaksana dan konsistensi dalam penerapannya.

• Pengawasan yang Kuat dan Berkelanjutan: Peran lembaga pengawas eksternal yang independen dan partisipasi publik akan menjadi kunci untuk memastikan reformasi ini tetap pada jalurnya, mengingat keterbatasan mekanisme pengawasan internal dan lembaga seperti Kompolnas.

• Perubahan Budaya Institusi: Transformasi yang paling mendasar dan berjangka panjang terletak pada perubahan budaya institusi Polri menuju paradigma yang benar-benar mengutamakan pelayanan dan perlindungan masyarakat. (A-1)