JAKARTA, ASATUNEWS.MY.ID – Bambang Soesatyo (Bamsoet) secara konsisten mendorong peninjauan ulang sistem pemilihan kepala daerah secara langsung yang telah berjalan sejak 2005. Menurutnya, setelah lebih dari dua dekade, sistem ini memerlukan evaluasi total guna memperbaiki kualitas demokrasi Indonesia yang dianggap kian terjebak dalam pragmatisme.
Menimbang Efisiensi Anggaran dan Stabilitas Politik di Tengah Evaluasi Demokrasi Langsung
Berikut adalah poin-poin utama yang menjadi dasar argumentasi Bamsoet:
-
Pemberantasan Politik Uang (Money Politics): Bamsoet menilai Pilkada langsung memicu biaya politik yang sangat tinggi. Hal ini sering kali memaksa calon kepala daerah mencari modal dari pemilik kapital, yang berujung pada potensi korupsi saat menjabat untuk mengembalikan “modal” kampanye.
-
Efisiensi Anggaran Negara: Biaya penyelenggaraan Pilkada serentak yang memakan triliunan rupiah dari APBN/APBD dianggap dapat dialokasikan ke sektor yang lebih produktif, seperti pembangunan infrastruktur desa atau penguatan ketahanan pangan, jika pemilihan dikembalikan ke DPRD.
-
Stabilitas Sosial dan Keamanan: Pemilihan melalui DPRD dinilai dapat meminimalisir polarisasi ekstrem di tengah masyarakat yang sering kali memicu konflik horizontal setiap kali pesta demokrasi berlangsung.
-
Keselarasan dengan Sila Keempat: Bamsoet kerap merujuk pada esensi musyawarah mufakat. Ia berpendapat bahwa secara konstitusional, pemilihan melalui perwakilan di DPRD tidak melanggar prinsip demokrasi dan justru memperkuat posisi partai politik sebagai instrumen pengkaderan pemimpin.
Tabel Perbandingan: Pilkada Langsung vs. Pilkada via DPRD (Perspektif Analisis)
| Aspek | Pilkada Langsung (Saat Ini) | Pilkada via DPRD (Usulan) |
| Legitimasi | Sangat kuat karena dipilih rakyat langsung. | Bergantung pada integritas anggota dewan. |
| Biaya Politik | Sangat tinggi (iklan, saksi, logistik). | Jauh lebih rendah bagi kandidat. |
| Partisipasi | Rakyat terlibat secara aktif. | Rakyat diwakili oleh fraksi-fraksi partai. |
| Risiko Korupsi | Korupsi kebijakan untuk balas budi donor. | Risiko “jual beli suara” di tingkat dewan. |
Latar Belakang Wacana
Usulan ini muncul kembali seiring dengan diskusi mengenai Amandemen Terbatas UUD 1945. Sebagai politisi yang telah memimpin dua lembaga tinggi negara (DPR dan MPR), Bamsoet melihat adanya ketidakseimbangan antara biaya demokrasi dan kesejahteraan rakyat.
Meskipun usulan ini menuai kritik dari aktivis demokrasi yang khawatir akan mundurnya hak suara rakyat, Bamsoet menegaskan bahwa Pilkada melalui DPRD tetap demokratis asalkan dibarengi dengan penguatan sistem pengawasan terhadap anggota legislatif dan mekanisme pencalonan yang transparan di internal partai. (A-1)
