JAKARTA, ASATUNEWS.MY.ID — Anggota Komisi IX DPR RI Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz mengingatkan Kementerian Pertahanan (Kemenhan) agar berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam penyaluran 4,8 juta butir vitamin ke 100 Satuan Pendidikan Pelaksana Gizi (SPPG). “Multivitamin itu tetap termasuk produk kesehatan yang penggunaannya perlu diawasi. Jadi meskipun niatnya baik, tetap harus dikoordinasikan dengan Kemenkes dan BPOM agar manfaatnya benar-benar nyata dan tidak menimbulkan masalah di kemudian hari,” ujar Neng Eem di Jakarta, Rabu (1/10/2025).
Pengawasan Lintas Kementerian Dinilai Penting untuk Pastikan Keamanan
Menurut Neng Eem, koordinasi antarinstansi diperlukan untuk memastikan distribusi vitamin sesuai regulasi dan aman bagi siswa penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia menegaskan, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan serta regulasi BPOM mewajibkan setiap produk multivitamin memenuhi standar keamanan, khasiat, dan mutu, serta hanya boleh diedarkan dengan izin edar resmi. “Anak-anak dan remaja punya kebutuhan gizi yang berbeda, sehingga pemberian vitamin sebaiknya disesuaikan dengan rekomendasi tenaga medis,” katanya.
Sebelumnya, Kemenhan menyalurkan 4,8 juta butir vitamin hasil riset dan produksi Lembaga Farmasi TNI (LAFI TNI) kepada 100 SPPG di Jakarta. Penyaluran dilakukan oleh Wakil Menteri Pertahanan Donny Ermawan di Lapangan Bhinneka Tunggal Ika, Gedung Kemenhan. Menurut Donny, program tersebut merupakan bagian dari dukungan Kemenhan terhadap program nasional MBG yang digagas pemerintah. (A-1)