Pengalaman petugas Sensus Ekonomi 2026 menghadapi berbagai tantangan di lapangan menjadi perhatian serius Komisi X DPR RI. Evaluasi tersebut dinilai harus menjadi momentum untuk memperkuat regulasi statistik nasional, termasuk memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat kepada petugas sensus dan meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya pendataan sebagai fondasi kebijakan pembangunan.
Wakil Ketua Komisi X DPR RI, MY Esti Wijayati, menegaskan keberhasilan sensus tidak hanya bergantung pada kemampuan petugas mengumpulkan data, tetapi juga pada kepercayaan masyarakat terhadap proses pendataan. Karena itu, revisi Undang-Undang Statistik dinilai perlu menjawab berbagai persoalan yang muncul selama pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.
Pernyataan tersebut disampaikan Esti usai memimpin pertemuan di Kantor BPS Provinsi Sumatra Barat, Kota Padang, Jumat (3/7/2026). Menurutnya, pengalaman petugas di lapangan menjadi bahan penting dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Statistik yang tengah disiapkan.
Esti mengatakan regulasi baru harus memperkuat peran Badan Pusat Statistik (BPS) hingga tingkat daerah sekaligus menghadirkan perlindungan yang memadai bagi petugas sensus yang menjalankan tugas negara.
“Di dalam Undang-Undang Statistik kiranya perlu juga, setelah melihat kejadian-kejadian yang ada ini, bagaimana penguatan BPS di tingkat daerah dan juga bagaimana perlindungan yang bisa diberikan kepada para petugas sensus di lapangan,” ujarnya.
Menurutnya, jaminan perlindungan akan membuat petugas dapat bekerja secara profesional, aman, dan independen. Kondisi tersebut penting agar data yang dikumpulkan tetap akurat, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar penyusunan kebijakan pemerintah di berbagai sektor.
Selain aspek perlindungan, Esti menilai edukasi kepada masyarakat masih menjadi pekerjaan besar. Berdasarkan dialog dengan petugas Sensus Ekonomi 2026 di Sumatra Barat, masih banyak warga yang enggan memberikan informasi karena khawatir data yang disampaikan akan memengaruhi penerimaan bantuan sosial maupun besaran pajak yang harus dibayarkan.
Padahal, kata dia, data statistik dikumpulkan untuk kepentingan perencanaan pembangunan dan penyusunan kebijakan publik, bukan untuk merugikan masyarakat ataupun menjadi dasar pemberian sanksi.
“Masyarakat juga harus memahami bahwa memang itulah kewajiban kita sebagai masyarakat untuk bisa memberikan data-data yang benar di dalam rangka mempunyai data ekonomi yang baik bagi Republik,” tegasnya.
Esti menambahkan, sosialisasi mengenai manfaat sensus harus dilakukan secara berkelanjutan agar kepercayaan publik terhadap kegiatan statistik nasional semakin meningkat. Dengan pemahaman yang baik, masyarakat diharapkan tidak lagi mengaitkan pendataan dengan kekhawatiran kehilangan bantuan sosial, dikenai pajak lebih besar, maupun konsekuensi lain yang tidak berkaitan dengan tujuan sensus.
“Supaya masyarakat paham kegunaannya sehingga masyarakat dengan sadar bersedia memberikan data-datanya. Tetapi juga jangan sampai mereka merasa takut bahwa apa yang saya sampaikan nanti akan membuat pajaknya yang harus dibayarkan tinggi atau membuat mereka merasa kehilangan sesuatu. Yang utama adalah memberikan pemahaman bahwa data ini penting dan edukasi itu harus terus-menerus dilakukan,” pungkasnya.
Komisi X DPR RI berharap pembahasan RUU Statistik mampu menghasilkan regulasi yang lebih adaptif terhadap tantangan pelaksanaan sensus di era modern. Selain memperkuat kelembagaan BPS, revisi undang-undang tersebut diharapkan mampu meningkatkan perlindungan petugas di lapangan serta membangun partisipasi masyarakat, sehingga kualitas data statistik nasional semakin akurat dan kredibel sebagai dasar pengambilan kebijakan pemerintah.
