JAKARTA, ASATUNEWS.MY.ID — Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan bahwa Gerakan Rereongan Sapoe Sarebu atau Poe Ibu yang mengajak menyisihkan Rp 1.000 per hari bersifat sukarela dan bukan kewajiban. Menanggapi adanya penolakan terhadap gerakan ini, Dedi menjelaskan, “Gini lho, kalimat nolak itu kalau diwajibkan. Lha ini gak ada kewajiban kok. Ini ajakan bagi RT, RW, desa, kelurahan, bupati, wali kota untuk bersama-sama warganya menyelesaikan problem sosial warga,” ujarnya di Indramayu, Selasa (7/10/2025).

Dedi menekankan bahwa gerakan ini sebenarnya bukan hal baru, mirip dengan tradisi gotong royong seperti beras perelek dan jimpitan yang sudah ada di masyarakat. Ia juga menyoroti pentingnya transparansi pengelolaan dana, “Makanya regulasinya akan saya atur agar pungutan itu dipublikasikan dengan baik.” Tujuan utamanya adalah menangani masalah darurat di tingkat masyarakat secara berjenjang, mulai dari desa hingga provinsi.

Gubernur berharap dengan gerakan ini tidak ada lagi persoalan mendasar warga yang menjadi viral. “Saya ingin gak ada lagi viral rumah roboh karena semuanya sudah terselesaikan di tingkat desa/kelurahan, kabupaten/kota, gubernur,” pungkas Dedi. Gerakan ini tertuang dalam Surat Edaran Gubernur Nomor 149/2025 dan ditujukan untuk menjawab kebutuhan mendesak di bidang pendidikan dan kesehatan. (A-1)