Delapan puluh satu tahun setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, ukuran kedaulatan tidak lagi berhenti pada kemampuan mempertahankan wilayah. Bagi anggota DPR RI Habib Aboe Bakar Alhabsyi, kemerdekaan juga harus terlihat dalam hal yang lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari: pangan yang terjangkau, listrik yang tersedia, bahan bakar yang tidak sulit diperoleh, serta teknologi yang mampu dibuat sendiri.
Pandangan itu disampaikan Habib Aboe Bakar menjelang peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI. Ia menilai tema tahun ini, “Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur”, semestinya tidak berhenti sebagai slogan perayaan, melainkan menjadi ukuran terhadap pekerjaan rumah yang masih dihadapi Indonesia.
“Tema ini menegaskan bahwa kemerdekaan sejati harus tecermin pada kemandirian bangsa dan kesejahteraan yang dirasakan merata oleh seluruh lapisan masyarakat dari Sabang sampai Merauke. Kita tidak boleh terjebak dalam seremonial belaka,” ujar Habib Aboe Bakar kepada wartawan di Jakarta, Senin (17/8/2026).
Bagi legislator dari daerah pemilihan Kalimantan Selatan itu, kata “berdaulat” dalam konteks Indonesia modern memiliki konsekuensi yang lebih besar. Sebuah negara, menurut dia, tidak cukup hanya memiliki batas wilayah yang diakui dunia. Kedaulatan juga ditentukan oleh seberapa jauh negara mampu memenuhi kebutuhan strategis warganya tanpa ketergantungan berlebihan kepada pihak luar.
“Kedaulatan bukan sekadar pengakuan teritorial, melainkan kemandirian penuh di sektor pangan, energi, dan teknologi,” kata dia.
Ketahanan Pangan Tidak Cukup dengan Stok
Persoalan pangan menjadi salah satu ukuran yang ia soroti. Habib Aboe Bakar mengingatkan bahwa ketersediaan bahan pangan di pasar tidak otomatis berarti masyarakat telah menikmati kedaulatan pangan.
Ada persoalan lain yang menurutnya sama penting: kemampuan masyarakat membeli kebutuhan tersebut.
“Pada sektor pangan, kedaulatan berarti kemandirian pangan dengan harga yang terjangkau. Termasuk adanya kemampuan daya beli masyarakat,” ujarnya.
Ia mempertanyakan situasi ketika barang tersedia, tetapi sebagian masyarakat tidak mempunyai kemampuan finansial untuk membelinya.
“Apa gunanya barang ada di pasar kalau rakyat tidak punya uang untuk membelinya?” kata Habib Aboe Bakar.
Pernyataan itu menempatkan isu daya beli sebagai bagian dari pembicaraan mengenai ketahanan pangan. Dengan kata lain, harga dan pasokan tidak dapat dipisahkan dari kondisi ekonomi rumah tangga.
Listrik dan BBM Jadi Ukuran Kedaulatan Energi
Hal serupa ia terapkan pada sektor energi. Menurut Habib Aboe Bakar, kemandirian energi seharusnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, termasuk mereka yang tinggal di luar Jawa.
Ia menyoroti persoalan pemadaman listrik berkala yang masih terjadi di sejumlah wilayah, termasuk Kalimantan Selatan. Menurut dia, masyarakat membutuhkan sistem kelistrikan yang andal sekaligus tarif yang terjangkau, khususnya bagi kelompok prasejahtera.
“Sedangkan kemandirian energi berarti tidak boleh lagi ada byar pet, dengan harga token listrik yang ramah untuk kantong rakyat,” ujarnya.
Persoalan energi, lanjut dia, juga menyangkut ketersediaan BBM. Antrean panjang di SPBU, menurutnya, tidak semestinya menjadi pemandangan yang berulang jika Indonesia ingin berbicara tentang kemandirian energi.
“Tidak ada lagi antrean BBM yang mengular di SPBU. Harus ada jaminan ketersediaan bahan bakar di lapangan dengan harga yang tetap terjangkau,” katanya.
Dari Teknologi Tepat Guna hingga Alutsista
Dimensi ketiga yang ia tekankan adalah teknologi. Habib Aboe Bakar melihat penguasaan teknologi sebagai bagian dari fondasi kedaulatan yang tidak kalah penting dibandingkan pangan dan energi.
Pengembangan teknologi, menurut dia, tidak harus selalu dimulai dari teknologi berbiaya tinggi. Teknologi tepat guna yang dapat membantu petani, peternak, dan nelayan meningkatkan produktivitas juga merupakan bentuk kemandirian yang penting.
Namun, kebutuhan tersebut berjalan beriringan dengan penguasaan teknologi strategis, termasuk teknologi pertahanan.
“Di sisi lain, harus ada kemandirian teknologi. Mulai dari teknologi sederhana tepat guna yang bisa dimanfaatkan langsung oleh petani, peternak, maupun nelayan kita di desa-desa, hingga teknologi dengan kompleksitas tinggi seperti alat utama sistem senjata (alutsista) kita,” ujar dia.
Karena itu, Habib Aboe Bakar mendorong agar kemampuan nasional dalam menciptakan dan menggunakan teknologi karya anak bangsa terus diperkuat.
“Sudah saatnya kita memproduksi dan menggunakan karya anak bangsa sendiri,” katanya.
Pada akhirnya, pesan yang disampaikan Habib Aboe Bakar menjelang HUT ke-81 RI bertumpu pada satu gagasan: kemerdekaan harus memiliki wujud yang dapat dirasakan masyarakat.
Bendera merah putih dan upacara menjadi simbol penting untuk merawat ingatan kebangsaan. Namun, bagi dia, makna kemerdekaan yang lebih substantif terletak pada kemampuan Indonesia memastikan rakyatnya dapat memperoleh pangan dengan daya beli yang memadai, menikmati energi yang andal dan terjangkau, serta hidup di negara yang mampu menguasai teknologi strategisnya sendiri.
Dengan ukuran tersebut, tema “Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur” bukan sekadar kalimat perayaan. Ia menjadi tantangan untuk memastikan bahwa 81 tahun kemerdekaan menghasilkan kemandirian yang benar-benar terasa dalam kehidupan sehari-hari.
