Opini Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengenai bahaya rivalitas politik destruktif dan pentingnya menjaga kebebasan berpendapat demi kredibilitas pemerintah.

Rivalitas politik adalah bagian tak terpisahkan dari demokrasi, namun ia memiliki batas yang sangat jelas: tidak boleh menumbuhkan benih-benih instabilitas negara maupun mengganggu jalannya pemerintahan. Siapa pun aktor yang melakoni rivalitas tersebut, haram hukumnya menunggangi kontestasi dengan aksi teror dan intimidasi terhadap prinsip kebebasan berpendapat.

Belakangan ini, kita menyaksikan fenomena rivalitas aktor politik yang tampak tidak sehat dan berbahaya karena sifatnya yang destruktif. Pijakan utama kekhawatiran ini muncul dari proses pengungkapan kasus kekerasan terhadap aktivis kemanusiaan, serta reaksi tegas Presiden Prabowo Subianto dalam menyikapinya.

Melalui pernyataan resmi, institusi negara mengidentifikasi adanya keterlibatan oknum yang bekerja berdasarkan perintah atasan dalam aksi teror tersebut. Sikap Presiden Prabowo yang mengutuk keras dan mendesak pengusutan tuntas adalah sebuah keniscayaan. Presiden tentu merasakan adanya kelompok kekuatan yang sengaja ingin merusak reputasi serta kredibilitas pemerintahannya dengan cara membenturkan pemimpin dengan rakyatnya sendiri.

Jika upaya pelemahan posisi Presiden dilakukan oleh oknum di dalam institusi negara, ini adalah bentuk rivalitas yang sangat berbahaya. Sejatinya, mereka yang berada dalam organ negara wajib taat dan loyal kepada pemerintah yang sah. Pertanyaan besarnya: untuk kepentingan siapa pemberi perintah itu bekerja sehingga berani merusak kredibilitas negara?

Teror dan intimidasi terhadap kritik akan memberikan citra “wajah menyeramkan” bagi Indonesia di panggung internasional. Kita akan dianggap sebagai negara yang tidak demokratis, sebuah stigma yang sangat merugikan posisi Presiden Prabowo sebagai pengendali instrumen negara. Lebih jauh lagi, intimidasi ini lambat laun akan menyulut perlawanan publik yang lebih luas.

Faktanya, arus kritik saat ini didominasi oleh Generasi Z dan Milenial—komunitas yang mencapai hampir 145 juta jiwa menurut data BPS 2025. Mereka adalah generasi yang tumbuh dalam alam demokrasi rasional pasca-Reformasi 1998. Mereka tidak takut beradu argumen, termasuk melawan intimidasi di media sosial. Terhadap mereka, pendekatan represif tidak akan pernah efektif. Alih-alih meredam, tindakan oknum yang represif justru hanya akan menambah beban permasalahan bagi pemerintah.

Saat ini, pemerintah sedang berfokus pada banyak persoalan nyata: penanganan bencana di Sumatera, perbaikan infrastruktur, hingga tantangan ekonomi akibat defisit anggaran dan gelembung pengangguran. Ditambah lagi, eskalasi konflik di Timur Tengah yang melibatkan Iran melawan Israel-AS mengancam ketahanan energi nasional kita.

Demi kebaikan bersama, semua elemen masyarakat perlu mendukung upaya pemerintah dalam mengatasi persoalan-persoalan mendasar ini. Rivalitas politik memang tidak salah, namun setiap lakon di dalamnya tidak boleh merobohkan tiang stabilitas bangsa. Mari bersaing tanpa merusak, beradu argumen tanpa meneror.

Analisis Strategis Asatunews.my.id: Aspek Fundamental Keamanan

Narasi opini Bamsoet ini menjadi penting karena menyentuh aspek fundamental keamanan domestik dan hubungan sipil-militer/aparat:

Bamsoet secara halus memberikan sinyal bahwa ada friksi antara visi besar Presiden Prabowo dengan tindakan oknum di lapangan. Dengan menyebut pelaku teror sebagai “oknum yang diperintah”, ia mendesak agar dalang politik di belakang layar tidak dibiarkan merusak konsolidasi kekuasaan Presiden.

Penekanan pada Gen Z dan Milenial bukan tanpa alasan. Stabilitas politik Indonesia ke depan tidak lagi ditentukan oleh mobilisasi massa fisik semata, melainkan oleh persepsi di ruang digital. Jika pemerintah gagal menjamin keamanan bagi para pengkritik muda, maka “trust deficit” akan terjadi, yang pada gilirannya dapat mengganggu stabilitas ekonomi dan investasi.

Bamsoet mengingatkan bahwa di tengah ancaman krisis energi global dan defisit anggaran, energi bangsa tidak boleh habis untuk mengurus kegaduhan politik yang diciptakan secara sengaja. Stabilitas adalah prasyarat mutlak bagi Indonesia untuk bertahan dari dampak perang di Timur Tengah.

Narasi ini adalah pengingat bagi para elit bahwa kepentingan negara harus melampaui ambisi kelompok, terutama di tengah situasi global yang sedang tidak baik-baik saja. *****

Penulis: Bambang Soesatyo, Anggota DPR RI/Ketua MPR RI ke-15/Ketua DPR RI ke-20/Ketua komisi III DPR RI ke-7/Dosen Pascasarjana (S3) Ilmu Hukum Universitas Borobudur, UniversitasJayabaya dan Universitas Pertahanan (Unhan)