Analisis mendalam tentang krisis Kuba saat ini: Di balik kegagalan negara, terdapat warisan solidaritas global selama 60 tahun yang kini terancam oleh logika imperialisme AS.
Ketika aliran listrik di Kuba padam bulan lalu, menyisakan 10 juta orang dalam kegelapan, media Amerika secara refleks menggunakan narasi lama: negara komunis yang gagal, rezim yang sekarat, sebuah peluang. Namun, cakupan media tersebut gagal melihat apa yang hilang ketika “logika kepemilikan” menggantikan “logika solidaritas”.
Baru-baru ini, sebuah tanker minyak Rusia tiba di Matanzas membawa 730.000 barel minyak mentah—hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan energi Kuba selama 10 hari. Sementara itu, blokade Amerika Serikat terus berlanjut, diperkuat oleh kehadiran kapal perusak AS yang berpatroli di Karibia.
Donald Trump secara kasar menyatakan harapannya untuk “mengambil” Kuba. Bahasa ini mencerminkan logika perkebunan dan imperialisme yang telah diterapkan AS pada Kuba selama lebih dari seabad: sebuah pulau yang terus menemukan cara untuk menolak tunduk.
Sebagai seorang antropolog, saya belajar bahwa di Kuba, ras tetaplah menjadi faktor penentu. Di jalanan Havana, tubuh hitam saya membuat saya terus-menerus diawasi polisi—pengalaman yang sangat mirip dengan menjadi warga kulit hitam di Amerika Serikat, meski tanpa kekerasan fisik yang mematikan.
Kuba yang saya kenal tidak sesederhana kartu pos. Warganya terjepit di antara dua blokade: blokade luar oleh Amerika Serikat sejak 1962, dan “blokade dalam” berupa salah urus ekonomi serta diskriminasi rasial yang gagal diselesaikan oleh Revolusi. Meskipun narasi resmi menjanjikan kesetaraan, warga kulit hitam Kuba tetap berada di pinggiran. Ketimpangan struktural kembali muncul mengikuti garis rasial pra-revolusi, di mana akses modal dan kiriman uang dari luar negeri lebih banyak mengalir ke rumah tangga kulit putih.
Puncaknya pada Juli 2021, rakyat Kuba turun ke jalan meneriakkan “Patria y Vida” (Tanah Air dan Kehidupan), menentang slogan lama “Patria o Muerte” (Tanah Air atau Mati). Pemerintah merespons dengan penangkapan massal, di mana represi ini lagi-laki jatuh secara tidak proporsional kepada warga kulit hitam Kuba.
Namun, memahami krisis Kuba bukan sekadar tentang mengakui kegagalan negaranya. Kita harus melihat apa yang telah Kuba berikan kepada dunia.
Selama 30 tahun, Kuba mengirim ribuan tenaga medis ke Jamaika. Pada 2014, mereka mengirim ratusan dokter untuk melawan Ebola di Afrika Barat—kontribusi negara tunggal terbesar di dunia. Pada 1970-an, pasukan Kuba bertempur di Angola melawan rezim apartheid Afrika Selatan. Nelson Mandela tidak pernah melupakan hal ini; Kuba adalah salah satu tempat pertama yang ia kunjungi setelah bebas dari penjara.
Pemerintah Kuba memang represif dan gagal secara ekonomi, tetapi mereka juga melindungi revolusioner kulit hitam AS seperti Assata Shakur dari pengejaran federal. Mereka menawarkan dokter saat Badai Katrina melanda AS, dan berbagi vaksin COVID-19 dengan negara-negara di Belahan Bumi Selatan (Global South) melalui transfer teknologi yang adil.
Krisis saat ini tidak membutuhkan “pengambilalihan” yang dinarasikan sebagai pembebasan. Yang dibutuhkan adalah pengakuan atas apa yang telah Kuba jaga untuk tetangganya di Karibia, untuk Afrika, dan untuk diaspora kulit hitam di seluruh dunia.
Dunia yang dibangun Kuba melalui solidaritas tetap hadir—lebih lambat dari kapal perusak, kurang bersenjata, namun terus bergerak menuju pulau tersebut. Penolakan Kuba untuk tunduk pada kekaisaran selama 60 tahun adalah sebuah pernyataan bahwa kebebasan orang lain adalah urusan mereka juga. ****
Jafari S. Allen Profesor Studi Afrika-Amerika dan Diaspora Afrika di Departemen Studi Afrika-Amerika dan Diaspora Afrika di Universitas Columbia. Ia merupakan penulis buku ¡Venceremos? The Erotics of Black Self-making in Cuba dan There’s a Disco Ball Between Us: A Theory of Black Gay Life—keduanya diterbitkan oleh Duke University Press.
Sumber: Aljazeera