Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Bank Indonesia (BI), dan Kementerian Keuangan menyepakati penguatan koordinasi kebijakan fiskal dan moneter guna menjaga stabilitas nilai tukar rupiah serta menopang pertumbuhan ekonomi nasional di tengah meningkatnya ketidakpastian ekonomi global.
Kesepakatan tersebut mengemuka dalam pertemuan yang digelar di Jakarta, Sabtu (6/6/2026), yang mempertemukan pimpinan DPR dengan otoritas moneter dan fiskal untuk mengevaluasi perkembangan ekonomi terkini sekaligus menyelaraskan respons kebijakan pemerintah.
Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, mengatakan kondisi ekonomi global yang masih bergejolak menuntut sinergi yang lebih kuat antara pemerintah dan bank sentral agar stabilitas ekonomi nasional tetap terjaga.
“Pagi hari ini kami DPR sengaja berkumpul dengan teman-teman otoritas moneter maupun fiskal dan pemerintah untuk mengadakan evaluasi mengenai perkembangan ekonomi, sekaligus melakukan koordinasi bagaimana antara fiskal dan moneter bisa saling mendukung demi pertumbuhan ekonomi yang lebih baik pada saat ini,” kata Dasco dalam konferensi pers.
Menurut Dasco, pertemuan tersebut menghasilkan sejumlah kesepahaman strategis yang akan ditindaklanjuti oleh masing-masing institusi sesuai dengan kewenangannya.
Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menjelaskan bahwa fokus utama koordinasi saat ini adalah memperkuat stabilitas rupiah melalui peningkatan daya tarik pasar keuangan domestik dan pengelolaan likuiditas yang lebih terintegrasi.
Langkah pertama yang disepakati adalah meningkatkan daya saing imbal hasil instrumen keuangan domestik guna menarik kembali aliran modal asing ke Indonesia. Upaya tersebut dinilai penting untuk memperkuat pasokan devisa sekaligus mendukung stabilitas nilai tukar di tengah dinamika pasar keuangan global.
“Oleh karena itu fiskal dan moneter sepakat untuk sama-sama meningkatkan daya tarik imbal hasil supaya inflows ini kembali masuk besar dan mendukung stabilitas nilai tukar rupiah,” ujar Perry.
Selain itu, pemerintah dan Bank Indonesia juga akan memperkuat koordinasi dalam pengelolaan likuiditas melalui sinkronisasi pengelolaan kas pemerintah dan operasi moneter bank sentral. Kebijakan tersebut diharapkan dapat menjaga stabilitas pasar uang serta meningkatkan efektivitas transmisi kebijakan moneter ke sektor riil.
Perry menegaskan sinergi antara kebijakan fiskal dan moneter akan terus diperkuat sebagai instrumen utama menjaga stabilitas makroekonomi nasional di tengah risiko perlambatan ekonomi dunia dan gejolak pasar keuangan internasional.
Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pemerintah siap mendukung berbagai langkah Bank Indonesia guna memastikan koordinasi kebijakan berjalan lebih efektif.
Menurutnya, keberhasilan sinergi fiskal dan moneter tidak hanya diukur dari stabilitas pasar keuangan atau pergerakan nilai tukar, tetapi juga dari kemampuan kebijakan tersebut dalam memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Tujuan akhirnya adalah bagaimana kebijakan ekonomi yang diambil mampu menjaga kepercayaan pasar sekaligus memberikan dampak positif bagi masyarakat dan perekonomian nasional,” kata Purbaya.
Pertemuan tersebut menandai upaya pemerintah dan otoritas moneter untuk memperkuat respons kebijakan ekonomi secara terpadu di tengah tantangan global yang masih membayangi prospek pertumbuhan ekonomi dunia.
