Kehadiran Aliansi BEM Bersatu memicu kontroversi sengit. Dituding sebagai kelompok tandingan buatan rezim untuk memecah gerakan, sentimen negatif warganet melonjak.

Jagat media sosial di Indonesia tengah dihebohkan oleh kemunculan kelompok mahasiswa baru bernama “Aliansi BEM Bersatu”. Bukannya melemparkan kritik atau membawa tuntutan atas kebijakan pemerintah yang sedang berjalan, kelompok ini justru memicu kontroversi dengan menuding aksi unjuk rasa mahasiswa belakangan ini telah “mulai kehilangan arah”.

Tidak hanya itu, dalam konferensi pers yang digelar Selasa (16/06), Aliansi BEM Bersatu secara terbuka menyatakan dukungan terhadap kelanjutan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta menuduh salah satu pimpinan demonstrasi sekaligus mantan Ketua BEM UGM, Tiyo Ardianto, ditunggangi kepentingan politik praktis. Tuduhan tersebut mengaitkan gerakan Tiyo dengan PDI Perjuangan (PDIP).

Langkah Aliansi BEM Bersatu ini langsung memicu reaksi keras. Berdasarkan data analisis media sosial dari Monash University Indonesia terhadap 857.000 postingan di X, 12.998 di Facebook, dan 696 di Instagram sepanjang periode 10–17 Juni 2026, gerakan kelompok ini direspons secara mayoritas negatif oleh warganet. Wacana daring pun seketika dipenuhi oleh sindiran dan meme lucu-lucuan bertajuk “mahasewa” (mahasiswa sewaan/bayaran) yang ditujukan kepada anggota aliansi tersebut.

Gelombang Penolakan dan Pencatutan Nama Kampus

Respons keras tidak hanya datang dari netizen biasa, tetapi juga dari internal organisasi kemahasiswaan. Sejumlah BEM resmi dari berbagai universitas serentak mengeluarkan pernyataan keberatan karena nama organisasi mereka dicatut secara sepihak oleh oknum yang bergabung dalam Aliansi BEM Bersatu.

Beberapa lembaga mahasiswa yang mengklarifikasi bahwa nama mereka dicutut meliputi:

1. FISIP Universitas Nasional (Unas): Menyatakan secara struktural tidak memiliki BEM di tingkat fakultas.

2. BEM KM Institut STIAMI: Menegaskan tidak pernah memberikan delegasi atau mandat apa pun.

3. Keluarga Besar Mahasiswa Universitas Pamulang (Unpam).

4. BEM Fakultas Hukum Nahdlatul Ulama Indonesia.

5. BEM Fakultas Hukum Universitas Islam Jakarta.

Ketua Umum Pimpinan Pusat Front Mahasiswa Nasional (FMN), Symphati Dimas Rafi’i, menilai fenomena ini sebagai taktik klasik untuk memecah belah. “Ketika ada upaya konsolidasi dan persatuan berbasis pada isu dan tuntutan yang objektif, maka akan ada narasi dan kelompok tandingan yang pasti tidak murni,” tegasnya, seraya menyebut kemunculan aliansi ini sebagai upaya rezim untuk mengaburkan tuntutan asli mahasiswa.

Di pihak lain, PDI Perjuangan membantah keras tudingan yang dilemparkan Aliansi BEM Bersatu. Politikus PDIP, Guntur Romli, menegaskan bahwa tuduhan partainya berada di balik gerakan mahasiswa adalah fitnah tidak berdasar yang sesat pikir dan mencederai integritas gerakan moral mahasiswa.

LINIMASA & DATA PERKEMBANGAN SENTIMEN DI MEDIA SOSIAL (10–17 JUNI 2026)

ANALISIS STRATEGIS 

Fenomena perpecahan gerakan mahasiswa dan pergulatan wacana di media sosial ini menyisakan catatan kritis yang penting bagi iklim demokrasi di Indonesia:

• Strategi Denial (Penyangkalan) dan Disinformasi yang Sistematis: Analisis dari Profesor Monash University Indonesia, Ika Idris, menunjukkan pola respons yang mengkhawatirkan dari pihak pro-pemerintah. Alih-alih menjawab subtansi keresahan masyarakat terkait melonjaknya harga Pertamax sebesar 32%, narasi publik sengata digeser ke isu kredibilitas individu (seperti tuduhan Tiyo ditunggangi PDIP) hingga pembingkaian isu identitas (seperti menyoroti isu LGBT di kampus). Ini adalah taktik defleksi isu agar substansi ekonomi terlupakan.

• Istilah “Mahasewa” yang Senjata Makan Tuan: Istilah “mahasewa” awalnya kerap diproduksi oleh akun-akun atau pembuat opini pro-pemerintah untuk mendiskreditkan gerakan mahasiswa murni sebagai demonstran bayaran. Menariknya, dalam kasus Aliansi BEM Bersatu, senjata digital ini justru berbalik arah menyerang mereka sendiri. Netizen Indonesia yang semakin cerdas menggunakan istilah ini untuk mengejek balik kelompok mahasiswa yang dianggap bermanuver membela kebijakan penguasa.

• Pencatutan Nama Kampus Menandakan Krisis Legitimasi: Keberanian oknum mahasiswa membawa nama BEM universitas-universitas besar tanpa mandat resmi mencerminkan adanya krisis integritas di level organisasi internal kampus. Reaksi cepat dari berbagai BEM yang mengklarifikasi pencatutan nama menunjukkan bahwa akar rumput gerakan mahasiswa masih berupaya menjaga jarak aman dari kooptasi politik praktis elite.

• Pelajaran Demokrasi: Protes Adalah Alarm, Bukan Musuh: Bagi masyarakat luas, peristiwa sepekan terakhir ini menjadi alarm bahwa ruang kritik sedang berusaha dipersempit melalui pembentukan polarisasi buatan. Dalam negara demokrasi yang sehat, unjuk rasa mahasiswa idealnya dipandang sebagai indikator dini adanya masalah kesejahteraan di masyarakat bawah, bukan justru dihadapi dengan serangan siber, pengawasan rahasia, maupun pembentukan organisasi tandingan. Source