JAKARTA, ASATUNEWS.MY.ID — Komisi IX DPR RI menilai program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintahan Prabowo–Gibran perlu dievaluasi secara menyeluruh. Setelah delapan bulan berjalan dan menjangkau lebih dari 35 juta penerima manfaat, muncul berbagai persoalan di lapangan, mulai dari kasus keracunan makanan hingga lemahnya sistem pengawasan. “MBG adalah program ambisius yang patut diapresiasi, tetapi pelaksanaannya belum sepenuhnya aman dan efektif. Banyak pelajaran dari tahun pertama yang harus dibenahi,” ujar Anggota Komisi IX DPR, Edy Wuryanto, Minggu (19/10/2025).
Kasus keracunan dan lemahnya pengawasan jadi sorotan pelaksanaan program unggulan Prabowo–Gibran
Edy menyoroti laporan Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) yang mencatat sebanyak 11.566 anak mengalami keracunan setelah mengonsumsi makanan dari penyelenggara MBG. Sebagian besar korban dilaporkan mengalami gejala mual, muntah, dan diare. Ia menilai fakta tersebut menunjukkan masih lemahnya sistem keamanan pangan di lapangan. “Pemerintah memang menyebut rancangan Peraturan Presiden tentang MBG sedang dalam proses harmonisasi. Tapi program ini sudah berjalan hampir setahun tanpa payung hukum yang jelas,” tegas legislator dari Fraksi PDIP itu.
Menurut Edy, ketiadaan dasar hukum yang kuat berpotensi menimbulkan ketidakteraturan dan inkonsistensi dalam pelaksanaan program. Ia menegaskan, tujuan utama MBG untuk memperbaiki gizi masyarakat dan menggerakkan ekonomi rakyat kecil hanya bisa tercapai bila tata kelolanya diperkuat. “Program ini harus dikawal lebih ketat agar tidak menimbulkan masalah baru,” katanya menambahkan. (A-1)