Pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump tengah menyiapkan langkah kontroversial yang berpotensi memperburuk hubungan dengan Iran. Washington berencana mengalihkan aset-aset Iran yang selama ini disita dan dibekukan di Amerika Serikat untuk membantu negara-negara sekutu AS di kawasan Teluk Persia membangun kembali infrastruktur yang rusak akibat serangan Teheran dan kelompok-kelompok yang didukungnya.
Rencana tersebut muncul ketika upaya diplomatik antara Washington dan Teheran terkait perpanjangan gencatan senjata masih berlangsung alot. Jika direalisasikan, kebijakan itu tidak hanya mengubah arah penggunaan dana Iran yang dibekukan, tetapi juga berpotensi memperdalam kebuntuan negosiasi yang selama ini telah diwarnai ketegangan politik dan keamanan.
Seorang pejabat senior pemerintah AS yang meminta identitasnya dirahasiakan karena tidak berwenang berbicara kepada publik mengatakan bahwa pemerintahan Trump sedang mengkaji berbagai mekanisme hukum dan keuangan untuk memanfaatkan aset-aset sitaan Iran bagi kepentingan rekonstruksi negara-negara mitra Washington di kawasan Teluk.
Menurut pejabat tersebut, Iran saat ini menuntut pencairan aset finansial mereka yang dibekukan AS dengan nilai sekitar US$24 miliar sebagai bagian dari pembahasan yang lebih luas mengenai hubungan kedua negara. Namun, pemerintahan Trump justru bergerak ke arah sebaliknya dengan mempertimbangkan penggunaan dana tersebut untuk membiayai pemulihan wilayah yang terdampak serangan Iran.
Dalam skema yang sedang disusun, Departemen Keuangan AS akan memanfaatkan seluruh instrumen hukum yang tersedia guna memastikan aset-aset tersebut dapat dialokasikan untuk mendukung proyek-proyek rekonstruksi di negara-negara sekutu Washington.
Langkah tersebut diperkirakan akan semakin memperumit proses negosiasi antara kedua negara. Selain berpotensi memperpanjang kebuntuan diplomatik, kebijakan itu juga dinilai dapat menghambat peluang pembukaan kembali jalur pelayaran strategis di Selat Hormuz serta mempersempit ruang dialog mengenai program nuklir Iran di masa mendatang.
Reuters menjadi media pertama yang melaporkan rencana pengalihan aset Iran tersebut.
Sebagai bagian dari persiapan awal, pemerintah AS telah memulai proses penghitungan kebutuhan dana untuk memperbaiki berbagai kerusakan yang terjadi di kawasan Teluk sejak konflik meningkat.
Pejabat itu mengatakan Menteri Keuangan AS Scott Bessent telah menginstruksikan jajarannya untuk melakukan penilaian menyeluruh terhadap dampak serangan yang dialami negara-negara sekutu Amerika Serikat. Tim yang ditugaskan diminta menyusun estimasi komprehensif mengenai biaya pemulihan infrastruktur dan fasilitas yang rusak akibat serangan Iran maupun kelompok proksi yang didukung Teheran.
Sejak AS dan Israel melancarkan operasi militer terhadap Iran pada 28 Februari, Teheran dan kelompok-kelompok sekutunya disebut telah melancarkan serangan rudal dan drone yang menyasar fasilitas minyak, kawasan industri, serta instalasi militer AS di sejumlah negara kawasan Teluk.
Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Kuwait, dan Bahrain termasuk di antara negara-negara yang dilaporkan mengalami kerusakan akibat serangan tersebut.
Selain membiayai rekonstruksi pascakonflik, Departemen Keuangan AS juga mempertimbangkan kemungkinan penggunaan aset Iran untuk mengganti biaya kerusakan yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya. Opsi itu membuka peluang bagi negara-negara terdampak untuk memperoleh kompensasi atas serangan terhadap fasilitas energi dan infrastruktur strategis yang selama ini dikaitkan dengan Iran atau kelompok-kelompok yang didukungnya.
Presiden Donald Trump menilai serangan yang dilakukan Iran terhadap negara-negara tetangganya justru semakin mengisolasi Teheran dari sekutu-sekutu Amerika Serikat di kawasan Teluk Persia.
Trump juga berulang kali mengkritik kebijakan mantan Presiden Barack Obama yang pernah mencairkan dana untuk Iran dalam kerangka kesepakatan internasional. Dalam berbagai kesempatan, Trump menegaskan bahwa Washington tidak akan melepaskan aset-aset tersebut tanpa memperoleh keuntungan strategis yang signifikan dan tidak berencana melakukan transfer dana kepada Teheran sebagai bagian dari negosiasi yang sedang berlangsung.
Dengan negosiasi yang masih menemui jalan buntu, rencana pengalihan aset Iran kini berpotensi menjadi salah satu titik gesekan terbesar dalam hubungan Washington dan Teheran, sekaligus menentukan arah stabilitas kawasan Teluk pada periode mendatang.
