JAKARTA, ASATUNEWS.MY.ID – Anggota DPR sekaligus Ketua MPR ke-15 dan Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Bambang Soesatyo, mengapresiasi penyelenggaraan Habibie Prize 2025, ajang penghargaan bergengsi bagi tokoh ilmuwan Indonesia yang digagas oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Ajang Habibie Prize tahun ini merupakan penyelenggaraan ke-26 sejak pertama kali digagas pada tahun 1999 oleh almarhum Bacharuddin Jusuf Habibie, Presiden ke-3 RI sekaligus tokoh teknologi bangsa.
Habibie Prize 2025: Dorongan Bamsoet untuk Kebangkitan Riset, Inovasi, dan Ekosistem Sains Nasional
Habibie Prize 2025 diberikan kepada lima tokoh ilmuwan nasional dari berbagai bidang ilmu pengetahuan. Mulai dari hukum hingga bioteknologi, sebagai bentuk penghormatan atas kontribusi mereka terhadap kemajuan riset dan pembangunan bangsa. Para penerima penghargaan adalah Prof. Jimly Asshiddiqie, Prof. Muhammad Quraish Shihab, Prof. Anuraga Jayanegara, Dr. Rino Rakhmata Mukti dan Dr. R. Tedjo Sasmono.
“Habibie Prize adalah simbol komitmen bangsa untuk menempatkan ilmu pengetahuan di posisi terhormat. Melalui penghargaan ini, kita menegaskan bahwa kemajuan tidak hanya lahir dari modal ekonomi dan kekuasaan, tetapi juga dari kecerdasan, kerja keras, dan pengabdian ilmuwan terhadap kemanusiaan,” ujar Bamsoet usai menghadiri Habibie Prize 2025 di Jakarta, Senin (10/11/2025).
Ketua DPR ke-20 dan Ketua Komisi III DPR ke-7 ini menilai, Habibie Prize menjadi momentum penting untuk memperkuat ekosistem riset nasional yang masih menghadapi tantangan klasik, seperti keterbatasan pendanaan, minimnya kolaborasi lintas sektor, serta rendahnya hilirisasi hasil penelitian. Karenanya, penghargaan Habibie Prize tidak boleh berhenti sebagai seremoni semata, tetapi harus menjadi pemicu perubahan paradigma nasional dalam melihat peran ilmu pengetahuan.
“Kalau negara ingin melangkah maju, maka yang pertama harus diperkuat adalah riset dan inovasi. Negara-negara maju sudah membuktikan, investasi di bidang sains adalah investasi jangka panjang yang paling menguntungkan. Di sinilah pentingnya penghargaan seperti Habibie Prize, karena memberi pengakuan dan kebanggaan sosial bagi para ilmuwan,” kata Bamsoet.
Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia dan Wakil Ketua Umum/Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini memaparkan, pemerintah perlu memperluas dukungan kepada para peneliti dalam bentuk pendanaan riset berkelanjutan, kolaborasi internasional, hingga fasilitas laboratorium berstandar global. Selain itu, perlu adanya integrasi antara hasil riset akademik dengan kebutuhan industri agar penelitian tidak berhenti di tataran teori.
“Kita perlu memastikan setiap hasil riset bisa diimplementasikan. Negara maju seperti Korea Selatan dan Jerman berhasil karena hasil risetnya langsung diadopsi industri. Kita harus ke arah itu,” ungkap Bamsoet.
Dosen tetap pascasarjana Universitas Pertahanan (Unhan), Universitas Jayabaya, dan Universitas Borobudur ini juga menekankan pentingnya regenerasi ilmuwan. Diharapkan penghargaan seperti Habibie Prize dapat menginspirasi anak muda Indonesia untuk berani berkarya dan berinovasi.
“Negara ini punya banyak potensi ilmuwan muda. Yang kita butuhkan adalah sistem yang menumbuhkan, bukan menghambat. Habibie Prize menjadi bukti bahwa jika kita memberi ruang, apresiasi, dan kepercayaan, ilmuwan Indonesia bisa berdiri sejajar dengan bangsa mana pun di dunia,” pungkas Bamsoet.
Analisis Berita
| Poin Analisis | Penjelasan |
| Topik Utama | Acara penyerahan Habibie Prize 2025 yang dihadiri dan diapresiasi oleh tokoh politik Bambang Soesatyo (Bamsoet). |
| Fokus Pesan | Penekanan pada pentingnya Habibie Prize sebagai simbol pengakuan dan pemicu untuk memperkuat ekosistem riset dan inovasi nasional di Indonesia. |
| Isu yang Disoroti | Tantangan klasik riset nasional yang meliputi keterbatasan pendanaan, minimnya kolaborasi lintas sektor, dan rendahnya hilirisasi hasil penelitian (implementasi ke industri). |
| Solusi yang Didorong | Pemerintah perlu memperluas dukungan (pendanaan berkelanjutan, kolaborasi internasional, fasilitas global), integrasi hasil riset dengan kebutuhan industri, dan regenerasi ilmuwan muda. |
| Aktor Utama | Bambang Soesatyo (Bamsoet) sebagai narasumber (Ketua MPR ke-15, Wakil Ketua Umum Golkar, dll.) yang memberikan apresiasi dan dorongan kebijakan. BRIN sebagai penyelenggara penghargaan. |
| Tujuan Berita | Menginformasikan tentang penyelenggaraan Habibie Prize ke-26 dan memuat seruan kebijakan dari tokoh publik untuk menjadikan sains dan riset sebagai prioritas pembangunan bangsa. |
Penjelasan tentang Habibie Prize
Habibie Prize adalah penghargaan bergengsi yang diberikan kepada tokoh ilmuwan Indonesia atas kontribusi signifikan mereka terhadap kemajuan riset, ilmu pengetahuan, dan pembangunan bangsa.
- Penggagas: Almarhum Bacharuddin Jusuf Habibie, Presiden ke-3 RI dan tokoh teknologi nasional.
- Tahun Pertama: Digagas pertama kali pada tahun 1999.
- Penyelenggara: Saat ini diselenggarakan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).
- Tujuan Utama:
- Menghormati kontribusi ilmuwan dalam berbagai bidang ilmu.
- Menempatkan ilmu pengetahuan di posisi yang terhormat dalam skala nasional.
- Memicu perubahan paradigma agar riset dan inovasi dipandang sebagai investasi jangka panjang yang paling menguntungkan bagi kemajuan bangsa.
- Menginspirasi generasi muda untuk berkarya di bidang sains dan inovasi.
Penerima Habibie Prize 2025 dalam berita ini mencakup lima ilmuwan dari berbagai bidang, menunjukkan cakupan penghargaan yang luas (Hukum, Bioteknologi, dll.).
Profil singkat Prof. Jimly Asshiddiqie sebagai salah satu penerima Habibie Prize:
Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., M.H., adalah seorang akademisi dan Guru Besar Ilmu Hukum Tata Negara dari Universitas Indonesia (UI) yang dikenal luas sebagai pakar hukum terkemuka di Indonesia.
- Bidang Keilmuan: Ilmu Hukum Tata Negara (termasuk Bidang Ilmu Sosial, Ekonomi, Politik, dan Hukum, kategori yang ia menangkan dalam Habibie Prize).
- Peran Penting: Jimly Asshiddiqie merupakan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia yang pertama (menjabat 2003–2008). Ia diakui sebagai salah satu peletak dasar bagi pengembangan gagasan modernisasi peradilan di Indonesia.
- Keterlibatan Reformasi: Ia aktif terlibat dalam proses reformasi hukum dan politik pasca Orde Baru, termasuk menjadi Asisten Wakil Presiden RI B.J. Habibie (1998-1999) dan menjadi Tim Ahli dalam proses Perubahan UUD 1945.
- Jabatan Lain: Selain Ketua MK, ia pernah menjabat posisi strategis lainnya, seperti Anggota Dewan Pertimbangan Presiden, Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), dan Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK).
- Penghargaan: Ia menerima Habibie Prize 2025 atas kontribusinya dalam pengembangan sistem hukum dan kelembagaan negara yang adaptif terhadap perubahan zaman. (A-1)
