SUMATRA, ASATUNEWS.MY.ID – Membuka lembaran tahun 2026, Presiden Prabowo Subianto melaksanakan serangkaian lawatan kerja mendalam ke area-area yang dilanda musibah di Sumatra, mulai dari wilayah selatan Tapanuli hingga ujung Aceh Tamiang. Di tengah desakan percepatan pemulihan keadaan, Presiden melontarkan pernyataan tegas menanggapi kritik publik mengenai pejabat negara yang hadir langsung di lokasi bencana.

Selama observasi di lapangan, Presiden Prabowo sempat mengutarakan kegundahannya ihwal dilema yang dihadapi otoritas ketika menangani situasi darurat. Ia menyoroti kritik yang sering menuduh lawatan pejabat sebatas “wisata bencana” atau sekadar upaya mendongkrak citra.

“Datang malah bikin urusan, tidak datang malah jadi bahan pertanyaan. Ada menteri turun ke lokasi bencana malah dikomentari, memangnya menteri mesti ikut angkat cangkul? Kami ke sini untuk memahami persoalan, bukan cuma melihat-lihat saja,” ungkap Prabowo sembari memantau pembangunan tempat tinggal di Aceh Tamiang. Meskipun acap menerima “sindiran,” ia menegaskan bahwa pemerintahan akan terus fokus bekerja sekuat tenaga demi kepentingan rakyat.

Presiden memilih menuai malam pergantian 2026 bersama masyarakat terdampak di posko evakuasi Batu Hula, Tapanuli Selatan. Tanpa sekat formal, Prabowo terlihat menyatu dengan para pengungsi, menonton tontonan visual bareng anak-anak, serta memberikan suntikan semangat bahwa pemerintah tidak akan abai.

Mengawali hari pertama 2026, agenda Presiden dilanjutkan ke Aceh Tamiang guna menginspeksi proyek Papan Hunian Danantara. Proyek hasil kolaborasi dengan BUMN seperti WIKA dan Hutama Karya, serta dukungan perbankan dari BTN ini, menetapkan target pembangunan 15.000 unit hunian dalam kurun waktu tiga bulan. Prabowo memberikan apresiasi atas kecepatan progres pembangunan 600 unit hunian yang tuntas hanya dalam rentang delapan hari.

Mengenai tuntutan penetapan status musibah berskala nasional bagi banjir di Sumatra, Presiden Prabowo dengan tegas menyatakan bahwa saat ini aparatus pusat dan daerah masih sanggup mengendalikan kondisi secara swasembada. “Kedaulatan masih mampu,” tegasnya.

Ia juga meluruskan persoalan perihal penolakan support dari luar negeri. Prabowo mengemukakan bahwa rezim terbuka menerima uluran tangan internasional asalkan prosedur pelaksanaannya jelas dan tidak merendahkan harga diri bangsa. “Lamban kalau kita menampik bantuan yang tulus, asalkan tata cara implementasinya tegas,” tambahnya lagi.

Pada penghujung kunjungannya, Presiden memberi instruksi agar fasilitas umum seperti institusi pendidikan dan rumah sakit segera dapat diaktifkan kembali, seraya memastikan program Santap Nutrisi Gratis (MBG) menjangkau anak-anak di area pengungsian.

Bencana hidrometeorologi yang melanda Pulau Sumatra sejak akhir November 2025 hingga awal Januari 2026 telah menjadi salah satu bencana alam terdahsyat dalam beberapa tahun terakhir.

Berikut adalah uraian mengenai latar belakang penyebab dan perkembangan terkini situasi tersebut:

Latar Belakang: Mengapa Begitu Parah?

Bencana ini tidak hanya disebabkan oleh faktor alam tunggal, melainkan kombinasi fatal antara anomali cuaca dan kerentanan ekologis:

1. Faktor Atmosfer (Siklon Tropis Senyar): Terbentuknya Siklon Tropis Senyar di wilayah samudera sekitar Sumatra memicu hujan ekstrem. Curah hujan bulanan yang biasanya terbagi dalam 30 hari, dilaporkan tumpah hanya dalam waktu 24 jam di beberapa titik.

2. Degradasi Ekosistem Hulu: Para pakar lingkungan menyoroti kondisi Daerah Aliran Sungai (DAS) yang kritis. Tutupan hutan di wilayah hulu yang sudah di bawah 30% akibat alih fungsi lahan (perkebunan dan tambang) membuat tanah kehilangan daya serap, sehingga hujan lebat langsung berubah menjadi banjir bandang dan longsor.

3. Kondisi Geologis: Wilayah seperti Tapanuli dan Agam memiliki lereng terjal yang jenuh air akibat hujan terus-menerus, memicu longsoran material batu dan tanah dalam volume besar (galodo).

Perkembangan Terkini (Per 2 Januari 2026)

Memasuki hari kedua tahun 2026, fokus pemerintah telah bergeser dari tanggap darurat menjadi percepatan pemulihan infrastruktur dan hunian.

1. Data Korban dan Dampak Masif

Berdasarkan data terbaru dari BNPB per 1 Januari 2026, dampak bencana ini sangat memprihatinkan:

• Korban Jiwa: Total 1.157 orang meninggal dunia (Aceh: 530, Sumut: 365, Sumbar: 262).

• Warga Hilang: Masih ada 165 orang dalam pencarian.

• Pengungsi: Sebanyak 380.360 jiwa masih bertahan di posko pengungsian, meskipun angka ini sudah turun drastis dari puncaknya yang sempat menyentuh 1 juta jiwa pada Desember 2025.

• Infrastruktur: Sekitar 213.000 rumah rusak dan lebih dari 3.000 fasilitas pendidikan terdampak.

2. Langkah Strategis Pemerintah

Presiden Prabowo Subianto secara langsung memimpin koordinasi di lapangan dengan beberapa kebijakan kunci:

• Pembangunan Hunian Cepat: Melalui lembaga Danantara dan BUMN (WIKA, HK, BTN), pemerintah menargetkan 15.000 hunian dalam tiga bulan. Di Aceh Tamiang, 600 unit rumah contoh berhasil diselesaikan hanya dalam 8 hari.

• Pemulihan Akses: Jembatan-jembatan vital (seperti jembatan Bailey di Tapanuli Selatan) mulai dibangun kembali untuk membuka akses ke desa-desa yang terisolasi. Saat ini, hanya tersisa sekitar 5 desa di Sumut yang masih sulit dijangkau.

• Status Bencana: Pemerintah tetap pada keputusan untuk tidak menetapkan status “Bencana Nasional” karena menilai kapasitas pemerintah pusat dan daerah masih mampu menangani anggaran (ditaksir mencapai Rp59,25 triliun) secara mandiri.

3. Situasi Sosial di Pengungsian

Presiden menghabiskan malam tahun baru 2026 di Tapanuli Selatan untuk memberikan dukungan moral. Selain bantuan logistik, pemerintah juga memastikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) mulai menyasar anak-anak di pengungsian untuk menjaga kesehatan mereka selama masa transisi. (A-1)