Di tengah ketidakpastian situasi global saat ini, kepala negara harus proaktif. Presiden Prabowo perlu aktif menerima kunjungan maupun mengunjungi pemimpin negara lain demi memperkuat posisi Indonesia.
Polemik terkait arah kebijakan luar negeri pemerintahan Presiden Prabowo Subianto kembali menjadi sorotan setelah mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal melontarkan sejumlah kritik terhadap diplomasi Indonesia. Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menilai kritik yang disampaikan Dino tidak konstruktif karena dinilai tidak didukung informasi yang akurat.
Menurut Habiburokhman, perbedaan pandangan terhadap kebijakan pemerintah merupakan hal yang wajar dalam sistem demokrasi. Namun, ia menilai kritik yang disampaikan Dino Patti Djalal cenderung mengarah pada penilaian politik ketimbang evaluasi yang objektif terhadap kinerja pemerintahan.
“Di era demokrasi dan keterbukaan, tentu kita senantiasa membuka diri terhadap kritik, termasuk dari mantan pejabat tinggi seperti Dino Patti Djalal. Namun sebagai sesama anak bangsa, saya juga perlu mengkritik balik. Kritik beliau tidak produktif karena tidak berbasis informasi yang akurat,” kata Habiburokhman dalam keterangannya, Selasa (2/6/2026).
Ia menilai sejumlah pernyataan Dino tidak memberikan solusi konkret yang dapat memperkuat posisi Indonesia di tengah perubahan geopolitik dunia yang berlangsung sangat cepat. Sebaliknya, kritik tersebut dinilai lebih banyak bernuansa sindiran terhadap pemerintahan yang sedang berjalan.
Habiburokhman juga menanggapi usulan Dino yang mendorong Presiden Prabowo lebih banyak mengundang pemimpin negara lain untuk berkunjung ke Indonesia. Menurutnya, diplomasi modern tidak lagi dapat diukur hanya dari jumlah kunjungan pemimpin asing ke dalam negeri.
Ia menegaskan bahwa situasi global saat ini menuntut kepala negara untuk menjalankan diplomasi yang aktif dan fleksibel, termasuk melakukan kunjungan langsung ke berbagai negara demi memperjuangkan kepentingan nasional.
“Di tengah ketidakpastian situasi global saat ini, kepala negara harus proaktif. Presiden Prabowo perlu aktif menerima kunjungan maupun mengunjungi pemimpin negara lain demi memperkuat posisi Indonesia,” ujarnya.
Sebagai contoh, Habiburokhman menyinggung praktik diplomasi yang dilakukan sejumlah pemimpin dunia, termasuk Presiden Amerika Serikat Donald Trump, yang secara aktif melakukan perjalanan ke berbagai negara untuk memperkuat kerja sama dan kepentingan negaranya.
Selain mengkritisi substansi pandangan Dino, Habiburokhman juga menyoroti aspek etika politik yang menurutnya perlu dijaga oleh para mantan pejabat negara. Ia berpendapat bahwa mantan pejabat publik sebaiknya memberikan ruang kepada para penerusnya untuk menjalankan tugas pemerintahan tanpa terus-menerus menjadi sasaran kritik terbuka.
Menurut dia, di sejumlah negara maju terdapat tradisi di mana mantan pejabat lebih berhati-hati dalam mengomentari kebijakan penggantinya sebagai bentuk penghormatan terhadap pejabat yang sedang mengemban amanah negara.
“Sebagai mantan Wakil Menteri Luar Negeri, kurang etis jika Dino terlalu jauh mengkritik kinerja politik luar negeri pemerintahan Prabowo. Di negara-negara maju, mantan pejabat biasanya membatasi diri dalam mengkritik penerusnya karena menghormati orang yang sedang bekerja,” kata Habiburokhman.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa kritik tetap merupakan bagian penting dalam kehidupan demokrasi. Karena itu, Habiburokhman berharap perdebatan mengenai arah kebijakan luar negeri Indonesia dilakukan secara objektif, berbasis data, dan mengutamakan kepentingan nasional di atas kepentingan politik jangka pendek.
Menurutnya, diskusi yang sehat akan lebih bermanfaat bagi upaya memperkuat posisi Indonesia di tengah persaingan geopolitik global yang semakin dinamis dan penuh tantangan.
