Wakil Ketua Komisi X DPR RI dari Fraksi PKS, Kurniasih Mufidayati, mengingatkan bahwa sejumlah persoalan yang muncul belakangan ini tidak boleh dipandang sebagai kasus yang berdiri sendiri.
Di tengah ambisi pemerintah mewujudkan Indonesia Emas 2045, berbagai persoalan pendidikan tinggi dinilai masih menjadi pekerjaan rumah besar yang belum terselesaikan. Rendahnya angka partisipasi masyarakat dalam pendidikan tinggi, tingginya jumlah mahasiswa yang gagal menyelesaikan studi, hingga tekanan yang dihadapi perguruan tinggi swasta (PTS) menunjukkan bahwa akses terhadap pendidikan tinggi masih belum merata.
Wakil Ketua Komisi X DPR RI dari Fraksi PKS, Kurniasih Mufidayati, mengingatkan bahwa sejumlah persoalan yang muncul belakangan ini tidak boleh dipandang sebagai kasus yang berdiri sendiri. Menurutnya, rendahnya Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan tinggi, tingginya angka mahasiswa putus kuliah, ketimpangan penerimaan mahasiswa antara perguruan tinggi negeri (PTN) dan PTS, serta menurunnya jumlah mahasiswa di kampus swasta merupakan rangkaian masalah yang saling berkaitan.
“Empat persoalan ini tidak bisa dilihat secara terpisah. Ini adalah alarm bahwa akses pendidikan tinggi kita masih menghadapi tantangan besar. Jangan sampai kuliah hanya menjadi kesempatan bagi kelompok masyarakat tertentu yang memiliki kemampuan ekonomi lebih baik,” kata Kurniasih dalam keterangannya, Selasa (2/6/2026).
Anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan DKI Jakarta II tersebut menyoroti data yang menunjukkan APK pendidikan tinggi Indonesia masih berada di bawah 40 persen. Angka itu mengindikasikan bahwa mayoritas penduduk usia kuliah di Indonesia belum memperoleh akses ke jenjang pendidikan tinggi.
Persoalan tersebut semakin kompleks dengan tingginya angka mahasiswa yang tidak mampu menyelesaikan pendidikan. Berdasarkan Statistik Pendidikan Tinggi 2025, sekitar 289 ribu mahasiswa tercatat putus kuliah. Dari jumlah tersebut, sekitar 73,81 persen berasal dari perguruan tinggi swasta.
Menurut Kurniasih, kondisi itu menjadi sinyal kuat bahwa hambatan ekonomi masih menjadi faktor dominan yang menghalangi banyak mahasiswa untuk menyelesaikan studi mereka.
Ketua DPP PKS Bidang Pendidikan dan Kesehatan itu juga menyoroti kecenderungan meningkatnya konsentrasi penerimaan mahasiswa baru di perguruan tinggi negeri. Sementara itu, banyak perguruan tinggi swasta menghadapi penurunan jumlah mahasiswa secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir.
Bahkan, sejumlah asosiasi perguruan tinggi swasta melaporkan penurunan penerimaan mahasiswa baru hingga puluhan persen. Jika tren tersebut terus berlanjut, kata Kurniasih, kapasitas nasional dalam menyediakan layanan pendidikan tinggi dapat ikut terdampak.
“Padahal PTS selama ini memiliki kontribusi besar dalam memperluas akses pendidikan tinggi. Jika kampus-kampus swasta terus mengalami tekanan karena kekurangan mahasiswa, maka kapasitas nasional dalam menyediakan layanan pendidikan tinggi juga akan ikut melemah,” ujarnya.
Ia menilai kondisi tersebut berpotensi mempersempit mobilitas sosial generasi muda. Pendidikan tinggi yang seharusnya menjadi instrumen peningkatan kesejahteraan dan kualitas sumber daya manusia justru berisiko semakin sulit dijangkau oleh masyarakat kelas menengah dan kelompok berpenghasilan rendah.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Kurniasih mendorong pemerintah memperluas skema beasiswa dan bantuan pendidikan agar mahasiswa tidak terpaksa menghentikan studi karena kendala biaya. Bantuan untuk pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) serta dukungan penyelesaian tugas akhir dinilai perlu diperkuat.
Selain itu, ia menekankan pentingnya kepastian dan keberlanjutan dukungan biaya hidup maupun biaya pendidikan bagi mahasiswa dari keluarga kurang mampu sehingga mereka dapat menyelesaikan studi hingga lulus.
Kurniasih juga meminta pemerintah menghadirkan kebijakan yang lebih berimbang antara PTN dan PTS, termasuk dalam sistem penerimaan mahasiswa baru, afirmasi bantuan operasional pendidikan, serta dukungan peningkatan kualitas institusi pendidikan tinggi.
“Perlu memperkuat pendidikan vokasi dan program link and match dengan dunia kerja agar pendidikan tinggi semakin relevan dengan kebutuhan industri dan mampu menarik lebih banyak calon mahasiswa,” katanya.
Menurut Kurniasih, aspek lain yang sering luput dari perhatian adalah perlunya pendampingan akademik dan psikososial bagi mahasiswa yang rentan putus kuliah, terutama mereka yang berada pada tahun-tahun akhir masa studi.
“Target Indonesia Emas 2045 membutuhkan lebih banyak lulusan pendidikan tinggi yang berkualitas. Karena itu, akses masuk kuliah harus diperluas, mahasiswa harus dibantu agar bisa bertahan hingga lulus, dan seluruh ekosistem pendidikan tinggi, termasuk PTS, harus diperkuat secara bersama-sama,” tutup Kurniasih.
