JAKARTA, ASATUNEWS.MY.ID — Wakil Menteri Keuangan, Thomas Aquinas Muliatna Djiwandono atau yang akrab disapa Tommy Djiwandono, resmi mengundurkan diri dari keanggotaan Partai Gerindra. Langkah ini diambil sebagai pemenuhan syarat mutlak untuk menduduki jabatan strategis sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) menggantikan Juda Agung.

Kepatuhan Terhadap Aturan Partai Politik

Ketua Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan (OKK) DPP Partai Gerindra, Prasetyo Hadi, mengonfirmasi bahwa keponakan Presiden Prabowo Subianto tersebut sudah tidak lagi mengantongi Kartu Tanda Anggota (KTA).

Penuhi Syarat UU P2SK, Keponakan Presiden Prabowo Resmi Keluar dari Partai untuk Jabat Dewan Gubernur Bank Indonesia

“Ya, sudah mengundurkan diri dari keanggotaan partai. Pada saat dicalonkan, sudah memenuhi persyaratan-persyaratan,” ujar Prasetyo Hadi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (20/1/2026).

Meskipun tanggal pasti pengunduran dirinya tidak disebutkan secara detail, Prasetyo memastikan proses administrasi telah berjalan sesuai prosedur agar Tommy tidak lagi berafiliasi dengan partai politik saat menjalani seleksi.

Persyaratan Ketat UU P2SK

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), khususnya Pasal 40, terdapat empat syarat utama calon anggota Dewan Gubernur BI:

1. Warga Negara Indonesia (WNI).

2. Memiliki integritas, akhlak, dan moral yang tinggi.

3. Memiliki keahlian dan pengalaman di bidang ekonomi, keuangan, perbankan, atau hukum.

4. Bukan pengurus dan/atau anggota partai politik pada saat pencalonan.

Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, menegaskan bahwa pihaknya telah mengecek berkas administrasi Tommy. “Pasti kami cek administrasinya, ada pengunduran diri dan sebagainya. Itu formalnya pasti kami perhatikan,” tegas Misbakhun.

Persaingan Kursi Deputi Gubernur BI

Thomas Djiwandono tidak menjadi calon tunggal. Gubernur BI, Perry Warjiyo, juga merekomendasikan dua nama internal bank sentral yang memiliki rekam jejak kuat, yaitu:

• Solikin Juhro: Kepala Departemen Kebijakan Makroprudensial BI.

• Dicky Kartikoyono: Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI.

Ketiga kandidat ini akan menjalani proses fit and proper test di Komisi XI DPR RI untuk menentukan siapa yang paling layak menjaga stabilitas moneter dan makroprudensial Indonesia.

Analisis Peluang: Thomas Djiwandono vs Internal BI, Siapa Paling Unggul?

Kursi Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) yang ditinggalkan Juda Agung kini diperebutkan oleh tiga nama kuat. Pertarungan ini menarik karena mempertemukan sosok “Orang Pusat” (Kemenkeu) dengan dua “Putra Mahkota” internal Bank Indonesia.

Berikut adalah bedah kekuatan masing-masing kandidat:

1. Thomas Djiwandono (Wamenkeu): Jembatan Fiskal dan Moneter

Sebagai Wakil Menteri Keuangan, Tommy memiliki keunggulan yang tidak dimiliki kandidat lain: Sinkronisasi Kebijakan.

• Kekuatan: Memiliki pemahaman mendalam tentang kebijakan fiskal negara. Kehadirannya di BI dapat memperkuat harmoni antara kebijakan anggaran pemerintah dan kebijakan moneter bank sentral (keseimbangan fiskal-moneter).

• Peluang: Sebagai keponakan Presiden Prabowo, ia memiliki kepercayaan (trust) politik yang tinggi, yang penting untuk stabilitas ekonomi di masa transisi.

• Tantangan: Isu independensi BI. Ia harus membuktikan bahwa meskipun latar belakangnya politisi (sebelum mundur), ia bisa menjaga marwah BI sebagai lembaga independen.

2. Solikin Juhro (Internal BI): Sang Ahli Makroprudensial

Solikin adalah orang lama di BI dengan spesialisasi yang sangat spesifik dan krusial.

• Kekuatan: Pakar dalam kebijakan makroprudensial—sistem yang menjaga agar perbankan tidak goyah saat krisis. Ia sangat menguasai “dapur” teknis Bank Indonesia.

• Peluang: Pasar biasanya lebih tenang (market confidence) jika Deputi Gubernur diambil dari internal karena dianggap lebih paham stabilitas sistem keuangan secara teknis.

• Tantangan: Kurang memiliki daya tawar politik sekuat Thomas di mata parlemen (DPR).

3. Dicky Kartikoyono (Internal BI): Maestro Sistem Pembayaran

Di era digitalisasi, peran Dicky sangat vital.

• Kekuatan: Menguasai kebijakan sistem pembayaran dan digitalisasi rupiah (termasuk proyek CBDC/Digital Rupiah). Ini adalah masa depan perbankan dunia.

• Peluang: Jika DPR ingin BI fokus pada percepatan ekonomi digital dan perlindungan konsumen di sistem pembayaran, Dicky adalah pilihan terkuat.

Peta Persaingan Kandidat Deputi Gubernur BI 2026

Kesimpulan

Siapa yang akan terpilih? Keputusannya ada di tangan Komisi XI DPR RI melalui fit and proper test. Jika DPR menginginkan stabilitas melalui koordinasi erat dengan pemerintah, Thomas Djiwandono adalah kandidat terdepan. Namun, jika prioritasnya adalah penguatan teknis internal, duo Solikin-Dicky memiliki peluang yang tak kalah besar. (P-01)