JAKARTA, ASATUNEWS.MY.ID — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap salah satu modus dugaan korupsi dalam pengadaan lahan untuk proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh. Plt. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menyatakan bahwa pihaknya menduga ada oknum yang menjual tanah milik negara kembali kepada negara . Modus operandi ini terungkap dalam penyelidikan yang telah dilakukan KPK sejak awal tahun 2025, menyusul viralnya pernyataan dari mantan Menko Polhukam Mahfud MD mengenai adanya indikasi penggelembungan anggaran (mark up) dalam proyek strategis nasional tersebut.
Lahan Milik Negara Diduga Dijual Kembali ke Pemerintah dengan Harga yang Digelembungkan
KPK mendalilkan bahwa dalam proses pembebasan lahan, terdapat sejumlah tanah yang seharusnya tidak perlu dibayar oleh negara karena statusnya sudah sebagai aset negara, justru dijual oleh oknum-oknum tertentu . “Ada oknum-oknum, di mana yang seharusnya ini milik negara, tetapi dijual lagi ke negara,” ujar Asep Guntur dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK . Lebih lanjut, KPK mencurigai transaksi ini tidak dilakukan sesuai harga pasar, melainkan dengan harga yang lebih tinggi, sehingga berpotensi menimbulkan kerugian pada keuangan negara .
Menanggapi temuan ini, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN, Nusron Wahid, mengaku belum mengetahui informasi tersebut dan memilih untuk menyerahkan proses penyelidikan sepenuhnya kepada KPK . Nusron menegaskan, pihak kementeriannya siap kooperatif dan akan menyediakan data-data yang dibutuhkan oleh penyidik KPK untuk kelancaran proses hukum . Sampai saat ini, penyelidikan KPK masih berfokus pada pengumpulan bukti dan informasi untuk menentukan kelayakan kasus ini ditingkatkan ke tahap penyidikan .
Kronologis Kasus
-
Awal 2025: KPK memulai tahap penyelidikan atas dugaan korupsi proyek Whoosh .
-
14 Oktober 2025: Mantan Menko Polhukam Mahfud MD mengungkap dugaan mark up proyek Whoosh melalui kanal YouTube-nya, yang memicu perbincangan publik .
-
10 November 2025: KPK menggelar konferensi pers dan secara resmi mengungkap modus dugaan jual beli tanah negara dalam pengadaan lahan Whoosh .
-
11 November 2025: Menteri ATR/BPN Nusron Wahid memberikan respons awal, menyatakan kesiapan instansinya untuk menyediakan data jika diminta KPK .
-
13 November 2025: Nusron Wahid kembali menegaskan komitmennya untuk terbuka dan kooperatif dengan KPK melalui wawancara di Metro TV. (A-1)